SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Ketua Forum Kepala Daerah Tabi, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengatakan pemerintah pusat sudah mencabut moratorium (penundaan atau penangguhan) tentang pemekaran maka wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Tabi Papua siap dibentuk sebagai upaya pengembangan pembangunan daerah.

Hal itu dikatakan Mathius Awoitauw yang juga Bupati Jayapura usai rapat rutin Pemda dan Masyarakat Se-Tabi dalam rangka Sinergitas Percepatan Pembangunan Kawasan Adat Tabi, yang berlangsung di Hotel Grand Alisson, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (16/9/2019) lalu.

Menurut Mathius, dengan telah dibukanya moratorium secara khusus oleh Presiden, dan menyatakan ada 2 sampai 3 provinsi di Papua bisa di dorong untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Hal itu menunjukkan penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua mampu mengayomi semua dan menyatukan semangat ke-Papuan dalam bingkai Negara Ksatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dengan telah dibukanya kembali moratorium (penundaan atau penangguhan) atas pemekaran wilayah atau Otonomi Daerah, maka Provinsi Papua Tabi siap jadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Itu menunjukkan Negara telah memberikan ruang, tinggal kita selesaikan beberapa prosedur dari bawah dan itu bisa terpenuhi sesuai harapan Pemerintah,” paparnya.

Terkait dengan telah terbentuknya Tim Pemekaran DOB Provinsi Tabi Papua yang berasal dari perwakilan semua stokeholder, Mathius menjelaskan, secara otomatis tim tersebut akan mulai bekerja dalam menyiapkan data pendukungnya, yang dimulai dari tingkat bawah pada setiap daerah yang masuk wilayah Tabi, dibantu Kepala Daerah dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat didukung para Akademisi dari Universitas Cendrawasih (Uncen).

“Tim ini bagaimana menyiapkan dokumen dalam waktu dekat untuk menyambut secara resmi kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Bahwa DOB Tabi Papua sudah siap jadi definitif,” terangnya.

Diharapkan, dengan terbentuknya DOB dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata di tiap-tiap daerah, serta meningkatkan daya saing antar daerah sesuai dengan landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilatarbelakangi kehendak masyarakat yang menginginkan pemekaran wilayah atau otonomi daerah untuk membangun sebuah pemerintahan daerah baru.

“Tim ini yang resmi mengatasnamakan wilayah Tabi, untuk kepentingan DOB definitif nanti, dukungan telah berjalan dari kabupaten lain dari segi pendanaan. Mereka juga aktif hadir dalam kegiatan forum-forum, suplai data juga telah jalan, ada kekompakan untuk wilayah tabi,” tukasnya. (Irf / lintaspapua.com)