JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Papua Corruption Watch(PCW) mengamati sejak tahun 2015 hingga semester 1 tahun 2018 sedikitnya 141 orang kepala desa tersangkut korupsi dana desa, dengan 49 kasus infrastructuktur, kerugian negara Rp 17,1 miliar, 47 kasus non infrastructuktur dengan kerugian Rp. 20 miliar.

Tujuan dana desa mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan kota dengan desa, meningkatkan kesejahteraan. PCW turut mengawasi,memberikan edukasi, menekan korupsi dana desa. Jumat (13/9/2019) di sebuah cafe Kota Jayapura.

Founder Papua Corruption watch(PCW) menyampaikan pesan positif agr pencatatan pelaporan jujur, terbuka, tercatat.adanya pencegahan penyalahgunaan dana desa, otsus membuka lapangan kerja.

“PCW meminta pemerintah Kabupaten fokus untuk mengawal penggunaan dana desa secara transparan, akuntabel berintegritas. Lebih jauh adalah memperluas peran masyarakat sipil untuk turut serta melakukan pengawasan,” katanya.

PCW melihat potensi penyalahgunaan Untuk wilayah Papua sanganah besar. oleh karena itu upaya pencegahan harus dikedepankan untuk memperbaiki system, sarana dan prasarana agar bisa melahirkan pembangunan Desa yang berkesinambungan.

PCW melihat bahwa implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus langsung diterapkan didesa/Kampung, maka dapat membuka lapangan kerja bagi mahasiswa papua yang telah selesaikan pendidikan dan kembali membangun daerahnya.

“Sehingga para Bupati harus mampu melakukan inovasi dalam penerapan elaborasi Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Otonomi Khusus,” tuturnya. (Fransisca / lintaspapua.com)