JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pada tanggal 9-11 September 2019 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) Provinsi Papua menghadiri kegiatan telaah tengah tahun (Review) Program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga(KKBPK) tahun 2019 di Jakarta.

 

Adapun dengan tema”percepatan pencapaian kinerja Program KKBPK dalam rangka menyongsong RPJMN Tahun 2020-2024”. Pada kesempatan ini BKKBN Provinsi menyampaikan keadaan yang beberapa usulan mensukseskan seluruh program BKKBN, juga menyampaikan kondisi terakhir Papua dan pendekatan kepada masyarakat. Seluruh kegiatan ini di sampaikan oleh Pimpinan BKKBN Provinsi Papua, tepat pada hari ulang tahunnya, Kamis(12/9/2019),Kantor BKKBN Provinsi Papua, Kotaraja Jayapura.

Kepala BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, SE, MSi menyampaikan evaluasi dan pendekatan yang harus dilakukan agar Program BKKBN mudah di terima oleh masyarakat Papua.

“Saat ini,BKKBN Provinsi Papua, mengevaluasi mencapai hasil tidak maximal, Kami membahas kendala lain yang kita hadapi, kearifan Papua harus kita angkat,untuk satu perencanaan lebih matang, bisa meningkatkan kesejahteraan melalui program kita,” tuturnya.

Charles juga menekankan bahwa angaran wilayah Papua tidak bisa di sama ratakan dengan wilayah lain di Indonesia.
“Kalau kita mau sukses, kita tidak serta merta memeratakan angaran yang ada di Indonesia, tapi kita bisa alokasi sesuai dengan geografis wilayah, kalau kita lihat di Papua, kita mengikuti apa yang di terapkan Gubernur tentang wilayah adat. Ada wilayah mudah seperti Saereri, Tabi,”Jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Charles menyampaikan usulan penting bagi Bappenas RI, dalam merencanakan angaran bagi Papua, karena kondisi geografis berbeda.

“ada tiga wilayah sulit, seperti di Animha, Meepago, Lapago, Wilayah ini saya sampaikan ke Bappenas , bahwa Bapenas kalau merencanakan angaran kalau bisa sesuaikan dengan wilayah yang sudah di tentukan pemerintah Provinsi Papua melalui gubernur, bahwa kita membangun wilayah mudah, wilayah sulit dengan angaran yang harus beda, maka kita sampaikan ini, maka kita sampaikan ini semua kalau semua angaran disamakan,”Katanya.

Kemudian BKKBN Provinsi Papua membentuk Focus group discussion (FGD) mengevaluasi unmet need pada usia subur diwilayah sulit agar menerima edukasi, pemahaman hidup sehat dan keluarga berencana.

“Kami juga membentuk FGD, untuk mengevaluasi yang namanya unmet need ini merupakan istilah Program keluarga berencana yang dilakukan, yaitu wilayah yang tingkat kelahirannya tinggi, dan belum tersentuh untuk menjelaskan atau memberikan edukasi tentang bagaimana berprilaku hidup sehat dan bisa mengikuti program keluarga berencana, termasuk kita di Papua yang tertingi yaitu 90%, tinggi sekali, di wilayah sulit tadi. Kondisi Geografinya dari satu kampung ke kampung lain membutuhkan biaya besar, kita harus calter pesawat itu lebih maksimal, bisa kita gunakan penerbangan reguler, kita masuk bisa tapi keluar bisa berhari hari,” tutupnya. (Fransisca/lintaspapua.com)