KEEROM (LINTAS PAPUA) –  Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM dan Kakanwil Kemenkumham Papua, Iwan Santoso SH, MSi, melakukan peletakan batu pertama pembangunan dua Lapas di Keerom yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III dan  Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II, yang sedianya akan dibangun di Kampung Bibiosi Bate, Distrik Arso, Kab. Keerom.

Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, dan Kakanwil Kemenkumham Papua, Iwan Santoso, SH, MSi, saat melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura. (Arief/LPC)
Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, dan Kakanwil Kemenkumham Papua, Iwan Santoso, SH, MSi, saat melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura. (Arief/LPC)

 

Pada kesempatan tersebut, dilakukan acara seremonial singkat yang dihadiri pejabat dari Pemkab Keerom, Kanwil Kemenkumham Papua, tokoh masyarakat dan tamu undangan lain. Nampak diantaranya Sekda Keerom, Kalapas Kelas II Jayapura, dan lain-lain.

Bupati Keerom pada acara tersebut menyampaikan harapannya agar pembangunan LPP dan LPKA di Bate bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat di Bate khususnya dan masyarakat Keerom umumnya.

‘’Kami berharap dengan adanya LPP dan LPKA ini masyarakat di Bibiosi Bate dan sekitarnya bisa bertambah sejahtera dan makmur,’’ungkapnya.

Ini adalah momentum yang baik Pemkab Keerom dalam pelaksanaan pembangunan, secara tak langsung dampaknya bagi masyarakat sekitarnya. ‘’Saya juga berkeyakinan dengan telah adanya sinkronisasi program ini yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu dan sifatnya lintas sector, maka pembangunan LPP dan LPKA ini bisa berjalan normal dan selesai sesuai waktu yang ditargetkan,’’harapnya.

Sementara itu Kepala Kemenkumham Provinsi Papua, Iwan Santoso SH, MSi, mengemukakan bahwa pembangunan LPP Kelas III dan LPKA Kelas II di Keerom merupakan salah satu program prioritas bagi Dirjen Pemasyarakat Kemenkumham RI.

‘’Bagi kemenkumham Papua, pembangunan LPP Kelas III dan LPKA Kelas II di Keerom merupakan pembangunan yang harus selesai tahun ini. Mengingat pembangunan keduanya merupakan amanat UU no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 12 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pembinaan napi wanita di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan perempuan dan pasal 18 ayat 1 bahwa anak pidana ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak,’’ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk di Papua belum ada LPP dan LPKA. ‘’Jadi untuk Papua ini adalah pembangunan LPP dan LPKA yang pertama kali di Papua. Untuk saat ini untuk anak, kami titipkan mereka di Lapas Kelas II Abepura, mereka kami tempatkan di satu blok tersendiri yang disana mereka tak bisa berkomunikasi dengan narapidana dewasa, karena ini memang amanat undang-undang,’’lanjutnya.

Ia juga mengharapkan agar keberadaan LPP dan LPKA ini akan mendatangkan dampak positif bagi masyarakat sekitar LPP dan LPKA. ‘’Karena kalau kita belajar dari Nunukan, misalnya waktu itu sebelum ada LP disana termasuk daerah yang sepi namun dengan keberadaan LP maka kini Nunukan telah berkembang menjadi satu kawasan yang ramai dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, ini juga kami harapkan bagi masyarakat di Bate dan Keerom umumnya,’’pungkasnya. (Arief / lintaspapua.com)