SENTANI (LINTAS  PAPUA) – DPRD Kabupaten Jayapura akan membentuk panitia khusus (Pansus) penyelesaian masalah lahan besluit Bandar Udara (Bandara) Sentani.

Ketua Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, S.T., ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/8/2019) siang lalu itu menyatakan bahwa pihaknya menilai perlu membentuk panitia khusus (Pansus) penyelesaian tanah Bandar Udara Sentani. Menyusul belum adanya kepastian pasti soal tuntutan masyarakat adat soal ganti rugi lahan besluit Bandara Sentani.

Tampak Kesibukan Penerbangan di Bandara Sentani (Foto Facebook Hairil)

Menjawab persoalan tersebut, Pihak DPRD kabupaten Jayapura gelar pertemuan dengan mengudang pihak Perhubungan Bandar Udara Sentani bersama puluhan Perwakilan masyarakat adat pemilik lahan dari perwakilan dari lima kampung, yaitu kampung yahim, sereh, ifar besar, hobong, yobeh. Pertemuan berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (13/8/2019) pagi lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw mengatakan, pihaknya sengaja memfasilitasi pertemuan dan berinisiatif bentuk Pansus supaya persoalan dimaksud bisa kunjung usai.lanjutnya minggu depan setelah Pansus terbentuk perwakilan masyarakat adat akan difasilitasi lakukan pertemuan secara langsung dalam hal ini dengan pihak Kementrian Perhubungan Pusat di Jakarta.

“Meski persoalan ini adalah kewenangan pihak Provinsi Papua, pihak DPRD hanya memfasilitasi pembentukan Pansus. Agar masyarakat umum dan masyarakat adat mengetahui secara jelas persoalan tanah bandara, ke kementrian perhubungan dan supaya kami bisa mendengar langsung dari pertemuan itu, dan disampaikan dalam pertemuan berikut yang dihadiri oleh semua masyarakat,”ungkapnya.

Tambah Edison, harapannya setelah tim bertemu dengan pihak kementrian perhubungan pusat, segala hal soal duduk persolan dan langkah penyelesainya dapat dengan jelas diketahui, entah nantinya persoalan itu harus diselesaikan lewat jalur hukum atau penyelesaian dengan cara lain.

Di tempat yang sama, Kepala Bandar Udara (Kabandara) Sentani, Antonius Widyo Praptono megungkapkan, pihaknya sangat merespon baik dan mengapresiasi atas inisiatif Dewan yang telah memfasilitasi pihak Bandara Sentani dengan masyarakat adat guna membahas penyelesaian tanah besluit, dan hasil pertemuan telah diputuskan akan dibentuk Pansus.

“Terbentuknya Pansus sangat kita harapkan, apapun keputusan Pansus nanti akan kita tindaklajuti. Dan sangat berterima kasih dari hasil pertemuan ini semua bisa menerimanya dan kita menunggu hasil dari kerja Pansus, dan soal pembayaran tanah bandara kami tetap akan menunggu hasil keputusan sah dan mengikat,” terangnya.

Antonius menambahkan, hasil keputusan sah dan mengikat sangat dibutuhkan pihaknya dalam mengusulkan permintaan pembayaran ganti rugi tanah ke Kementrian Keuangan, sebab tanpa adanya keputusan dimaksud usulan tersebut tidak dapat dilakukan.

“Misalnya keputusan dari pengadilan menyatakan bahwa bandara harus membayar sekian-sekian, itu harus kita laksanakan . pasti Negara akan membayarkan karena sudah ada putusan sah dari pengadilan, tetapi kalau ada keputusan lain saya kurang tahu,” papar Kabandara.

Sementara itu, Ondofolo Ifar Besar, Wiliam Yoku mengatakan, tuntutan dirinya bersama pihak adat lain sudah sangat jelas mengacu ke dasar hukum kesepakatan bersama antara pihak pertama Pemerintah, dan pihak kedua Adat paada tanggal 2 oktober, 2001. Itu sebabnya pemerintah harus segera menyelesaikan sesuai dengan kekepakatan yang pernah dibuat bersama.

“Pemerintah harus selesaikan dan membayar untuk tanah besluit, kalau dari adat tidak bisa tentukan berapa total yang harus dibayar, karena itu sesuai dengan aturan perundang-undangan karena disitu ada tim penilai jasa dan segala macam dan atau sesuai dengan kemampuan pemerintah, itu untuk di tahap kedua atas lahan yang dinamakan tanah besluit seluas 44 hektar itu yang belum dibayar, samping-samping sudah tinggal Runway (Landasan Pacu ) saja yang belum,” pungkasnya.

Dia berharap, setelah diadakan pertemuan untuk beberapa hari kedepan secepatnya Pansus sudah harus terbentuk sesuai dengan komitmen ketua DPRD, termasuk kepada pihak Bandara agar dapat mengabulkan permintaan dalam memfasilitasi 5 orang perwakilan dari masing-masing kampung untuk bertemu dengan Kementrian Perhubungan Pusat. (Irf)