Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, S.Sos, M.KP, dan Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra, ketika menabuh Tifa sebagai tanda dibukanya Pelatihan Tinjauan APBK dan Penyusunan Draft RKPK Tahun 2020 Bagi 14 Kampung Adat, Senin (5/8/2019) kemarin. (Irfan)

Wabup: Ide Dari Kampung dan Tim Percepatan Harus Ada Titik Temu

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Ide-ide yang datang dari kampung dan tim percepatan harus ada titik temu, supaya tidak membuang-buang energi secara percuma. Di antaranya, ada ide-ide yang lebih positif terutama yang mengarah ke produktivitas.

“Ya, dari kegiatan hari ini (kemarin) kan ada tim percepatan. Jadi, apa yang menjadi ide-ide dari kampung dengan tim percepatan ini agar bisa ada titik temu. Supaya tidak membuang-buang energi, karena kadang-kadang ada ide-ide yang sebenarnya kita jadi membuang energi, tapi kita bisa lebih positif lagi terutama ke arah yang produktivitas. Semoga ke depan ketika kampung itu ada produktivitas, saya yakin bahwa kampung itu pasti akan bisa lebih maju lagi,” kata Wabup Jayapura, Giri Wijayantoro.

Dia mengatakan ini ketika dikonfirmasi wartawan usai membuka Pelatihan Tinjauan APBK dan Penyusunan Draft RKPK Tahun 2020 bagi 14 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula Balai Pertanian Yahim, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (5/8/2019) kemarin pagi.

Pelaksanaan pelatihan tinjauan APBK dan penyusunan draft RKPK ini, diharapkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang dimiliki oleh setiap kampung yang bisa dilihat melalui APBK dan RKPK ini dapat berkunjung langsung ke kampung-kampung. Dengan tujuan, melihat langsung apa saja yang menjadi potensi setiap kampung dan juga bisa mengarahkan masyarakat kampung untuk berbuat sesuatu.

“Jadi, saya juga berharap untuk bisa berkunjung langsung di kampung, apa saja yang menjadi potensi kampung itu sendiri kita lihat secara langsung. Supaya kita juga bisa mengarahkan untuk warganya berbuat. Hal-hal yang sederhana saja, tinggal kemampuan itu cocoknya untuk apa. Kalau cocoknya di sektor pariwisata, ya kita arahkan ke pariwisata dan kalau kampung itu cocoknya di sektor pertanian, ya kita arahkan ke pertanian. Begitupun kalau cocok di perkebunann, ya kita arahkan ke perkebunan. Sesuai dengan potensi alam yang ada di setiap kampung,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan, pengelolaan keuangan bagi 14 kampung adat se-Kabupaten Jayapura di tahun 2019 ini pihaknya telah siapkan secara baik, sehingga APBK di tahun 2020 nanti bagi 14 kampung adat ini sudah berbasis kampung adat.

Maka di dalam belanja-belanja kegiatan atau program itu sudah bisa mengalokasikan untuk beberapa belanja seperti belanja kearifan dan belanja kewenangan khusus yang sudah harus di anggarkan di APBK kampung adat di tahun 2020 mendatang.

“Supaya apa yang di bilang kampung adat dengan kampung dinas itu beda jalannya, mau kampung dinas itu penganggarannya itu seperti biasa, namun kampung adat itu agak berbeda seperti ada belanja kewenangan, belanja khusus terkait dengan kewenangan-kewenangan khusus yang ada di kampung adat tersebut,” kata Elisa Yarusabra.

“Selama ini mereka (kampung) kan masih kita ajukan, karena status kampungnya itu kita masih sementara pengajuan untuk perubahan status kampung biasa menjadi kampung adat. Sementara ini sudah diajukan, untuk itu kita berharap ketika dari pusat sudah menyetujui perubahan statusnya. Maka APBK nya sudah dipersiapkan baik di tahun ini, sehingga di tahun 2020 nanti sudah bernafaskan kampung adat,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here