Pengawalnya Menerima Suap, KPK Perlu Berbenah

0
381
Bersama KPK RI dan Kepala Staf Kepresidenan,  Moeldoko,  dalam Forum Merdeka Barat 9 yang kali ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 15 Agustus 2018. (ISTIMEWA)

 

Buntut dari temuan Ombudsman RI, terkait tindakan indisipliner oknum pengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilakukan 21 Juni 2019 lalu, berujung pemecatan. Pimpinan KPK memberhentikan secara tidak hormat pengawal tahanan berinisial M, karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran disiplin saat mengawal tahanan Idrus Marham.

“Direktorat Pengawasan Internal (PI) KPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan pada Pimpinan terkait dugaan pelanggaran dalam proses pengawalan tahanan saudara Idrus Marham yang berobat di RS MMC pada tanggal 21 Juni 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2019).

Menurut Febri, M selaku pengawal tahanan Idrus terbukti melanggar kode etik dan aturan terkait lainnya di internal KPK.

“Perlu kami tegaskan, proses pemeriksaan dan penelusuran informasi ini dilakukan sendiri oleh PI KPK dengan cara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan mempelajari bukti-bukti elektronik yang telah didapatkan,” kata Febri.

Awal terkuaknya kasus ini, Ombudsman menemukan Idrus sedang berada di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019) pukul 12.00 WIB. Pegawai Ombudsman yang sedang mencari makan secara tidak sengaja menjadi saksi mata terhadap Idrus yang berada di luar sel tersebut.

Ombudsman menengarai terdapat dugaan maladministrasi dengan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan staf pengamanan dan pengawalan tahanan KPK dalam peristiwa itu. Dugaan pelanggaran yang dimaksud yakni Idrus yang tidak mengenakan pakaian tahanan, tidak ada pemborgolan dan Idrus yang dengan leluasa menggunakan alat komunikasi pribadi.

Ombudsman juga menemukan hal sensitif dalam peristiwa berkeliarannya Idrus Marham di luar Rutan. Ombudsman juga menemukan dugaan pelanggaran lain di luar maladministrasi dari aksi Idrus.

Awalnya KPK Mengelak

KPK pernah membantah salah satu tahanan mereka, yakni Idrus Marham sempat pelesiran di sela melakukan pengobatan medis di RS MMC Kuningan, Jakarta bulan sebelumnya. Pernyataan ini sebagai tanggapan dari pemberian keterangan pers Ombudsman yang sempat mengabadikan Idrus tengah berjalan di area sekitar Gedung Citadines, Kuningan, Jakarta Selatan.

“KPK meminta Ombudsman melakukan koreksi terhadap kekeliruan pernyataan informasi seperti ini,” kata Juru Bicara Febri di gedung KPK, Kamis (27/6/2019) malam.

Febri menjelaskan, keputusan untuk membiarkan mantan Menteri Sosial (Mensos) itu berobat sesuai dengan penetapan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 260/Pen.Pid/TPK/2019PT.DKI. Berdasarkan penetapan itu, pengadilan mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum dan Idrus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di luar rumah tahanan negara yakni ke dokter spesialis gigi RS MMC hingga selesai.

“Jadi, KPK membawa IM (Idrus Marham) ke RS MMC adalah dalam rangka pelaksanaan penetapan Pengadilan Tinggi DKI karena penahanan IM yang sudah menjadi terdakwa saat ini berada di lingkup kewenangan peradilan,” ucap Febri.

Menurut Febri, saat itu Idrus dibawa keluar dari rutan KPK sekitar pukul 11:06 WIB. Waktu tersebut berdekatan dengan ibadah salat Jumat, kemudian Idrus dibawa ke masjid terdekat untuk melakukan ibadah. KPK menduga pada proses itulah video itu direkam secara diam-diam dan dijadikan bukti oleh pihak Ombudsman. Lembaga antirasuah mengakui Idrus menunaikan ibadah salat di area sekitar Gedung Citadines.

“KPK mempertanyakan informasi yang diperoleh Ombdusman dengan menyebut sempat melihat Idrus sekitar pukul 08:30 WIB. Sementara, Idrus baru keluar dari rutan sekitar pukul 11:00 WIB,” ucap Febri.

Sementara itu, terkait penggunaan ponsel, lembaga antirasuah menjelaskan, petugasnya telah melarang mantan Sekjen Golkar itu untuk menggunakan alat komunikasi. Namun, ketika Idrus tiba di rumah sakit, sudah ada ajudannya yang menunggu di sana.

“IM (Idrus Marham) bersikeras menggunakan ponsel untuk menghubungi istrinya sebentar. Ia menggunakan ponsel ajudannya untuk berkomunikasi. Kemudian, ponsel itu dikembalikan ke ajudannya,” tutur Febri.

Tidak Kooperatif

Rencananya, Ombudsman ingin menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan kepada KPK untuk diklarifikasi. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Jakarta Raya, Indra Wahyu Bintoro mengatakan, sesungguhnya perwakilan KPK memang sudah datang. Namun, karena pejabat bukan dari unsur pimpinan maka LAHP akan diserahkan melalui surat. Ombudsman Republik Indonesia menyayangkan ketidakhadiran pimpinan KPK ke kantor Ombudsman RI, Selasa (16/7/2019).

“Hal ini bentuk ketidakooperatifan dari pimpinan KPK,” kata Indra di Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Padahal Ombudsman menemukan dalam sebuah tayangan video kamera pengawas, pengawal dari KPK, Marwan tampak tidak mendampingi terpidana suap Idrus Marham secara melekat. Dia malah berada tak jauh dari kafe yang diduga tempat Idrus menikmati kopi.

Di tempat itu, orang lain yang diduga kerabat atau kuasa hukum Idrus mengeluarkan lembaran uang. Lembaran uang itu kemudian dipindahkan dari tangan terduga kerabat Idrus kepada Marwan. Belum diketahui berapa dan untuk apa uang tersebut.

Sebelumnya juga diketahui, Ombudsman RI menilai KPK tidak kooperatif saat diadakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat pelayanan publik. Rumah tahanan KPK menjadi tempat pertama yang disidak Ombudsman pada Jumat 7 Juni 2019.

Di rutan kelas 1 Jakarta Timur cabang Rutan KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan, tim yang dipimpin anggota Ombudsman Adrianus Meliala sampai di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Namun mereka tidak diizinkan masuk rutan, karena pihak rutan belum mengizinkan tempatnya untuk disidak pihak Ombudsman.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kalapas, tapi belum ada jawaban. Ya, bisa dibilang menolak secara halus,” kata Adrianus di Rutan KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2019).

Adrianus menambahkan, pihaknya hanya ingin melihat situasi di dalam rutan yang merupakan fasilitas publik.

“Di sini kami akan mengecek beberapa fasilitas publik. Rutan kan fasilitas publik. Kami mau cek di dalam, kondisi bagaimana, seperti wc, ventilasi udara, dan sebagainya. Pelayanan untuk pembesuk bagaimana, terutama saat lebaran gini,” jelasnya.

Selanjutnya, hasil sidak akan diserahkan ke lembaga terkait di atasnya sebagai bahan rekomendasi teguran agar memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dari catatan Ombudsman di atas, KPK terbukti melakukan keteledoran dan tidak kooperatif. Hal itu tentu disesalkan, mengingat KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang bersih dan transparan.

(Jit)

https://jokowidodo.app/post/detail/pengawalnya-menerima-suap-kpk-perlu-berbenah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here