Gubernur Lukas Enembe Anggarkan Rp. 1 Miliar Untuk Bayar Tunggakan Karyawan PRP, Kantor PB PON Pindah ke Pencetakan

0
332
Kantor PT. PRP di Jalan Percetakan Kota Jayapura, yang saat ini terbengkalai karena tak lagi beroperasi. Kantor ini kini akan mulai ditempati pengurus PB PON Papua. (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan pemindahan Kantor Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua yang berlokasi di Entrop, dipindah ke gedung eks PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP), di Jalan Percetakan Kota Jayapura (samping Pasar Mama Papua).

Gubernur Papua,  Lukas Enembe, (Erwin)

Penegasan ini disampaikan Lukas di Jayapura, Kamis (1/8/2019) di Jayapura, dalam satu kesempatan.

“Kita akan serahkan gedung Percetakan Rakyat Papua kepada PB.PON Papua. Selama ini kan kita sewa di gedung yang sebelumnya. Makanya sekarang pindah semua ke gedung PRP yang kini tak terpakai,” terang ia.

Sementara sebagai bentuk keprihatinan kepada pegawai PT. PRP yang sampai saat ini belum terbayarkan haknya, Gubernur katakan bakal menganggarkan kurang lebih Rp, 1 miliar sebagai  bentuk pengganti kerugian.

“Kemarin kan persoalan karyawan PT. PRP masuk di pengadilan sehingga kita akan selesaikan putusan di pengadilan senilai Rp1 miliar. Nanti anggaran ini akan dibayarkan kepada karyawan yang bersangkutan,” Katanya.

Diketahui, Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, belum lama ini menyita tiga mesin cetak milik salah satu Badam Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua yakni PT Percetakan Rakyat Papua (PRP), Selasa, (21/5).

Eksekusi penyitaan tiga mesin milik PRP itu, berdasarkan putusan hubungan industrial Nomor : 10/Pdt.Sus/PHI/2017/PNJAP tanggal 21 Februari 2018.

Penyitaan ini dilakukan untuk membayar hak-hak para pekerja mantan karyawan PRP yang belum terbayar sebesar Rp 1 miliar lebih.

Juru sita dari Pengadilan Negeri Jayapura, Frederik Padalingan mengatakan, pengadilan telah memenangkan pihak penggugat yang menuntut haknya selama bekerja di perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Papua itu, dikarenakan telah dipecat secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa dibayarkan haknya.

Sementara putusan pengadilan, tergugat (PT. PRP) dihukum untuk membayar kepada masing-masing penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak upah yang belum dibayar selama 19 bulan, kekurangan upah, uang transportasi dan uang makan yang seluruhnya sebesar Rp 1 miliar lebih dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat sejumlah Rp 421 ribu. (win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here