Kemenkumham Papua dan Pemkab Keerom Sosialisasi Perda Penanggulangan HIV – AIDS

0
252

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Dalam memaksimalkan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Keerom, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Keerom diminta agar menerapkan Perda Nomor 9 tahub 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara Serius.

Pemkab Keerom tidak boleh sepele dengan penyakit berbahaya tersebut. Demikian yang disampaikan Bupati Kabupaten Keerom, Muh. Markum saat membuka secara resmi sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh Komisi Penanggulan Aids (KPA) Kab Keerom.

Sosilaisasi tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Bupati Kab Keerom, Jl. Pemerintahan No.1 Arso Kota, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis
(26/7/2019).

Hadir saat sosialisasi, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom, tokoh masyarakat, Kepala Desa, dan Masyarakat Kab. Keerom.

Muh.Markum dalam sambutannya mengatakan, selama periode DPRD dari 2014 hingga 2019 baru sati produk hukum yang bisa terlaksana.

Dikatakannya berbagai hal legislasi ke depan, saya mengharapkan leading sektornya yang membuat produk hukum adalah legislatif.

” Supaya tidak terjadi tarik menarik antara eksekutif dan legislatif di beberapa SKPD,” Kata Markum (26/7)

Bupati Keerom pun meminta bantuan dari aparat penegak hukum, kejaksaan, untuk dapat membantu terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah.

Markum juga mengatakan, tentunya dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia didasari empat pilar utama yakni promosi, pencegahan, dukungan perawatan pengobatan dan pemberdayaan untuk pencegahan dampak buruknya.

Disebutkan, adapun tujuan sosialisasi untuk pencegahan dan mengurangi penularan dan dampaknya serta meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). Selain itu, untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS.

Pada acara pembukaan Sosialisasi tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka kerja sama Pemkab Keerom bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kakanwil Kemenkum HAM Papua, Max Wambrauw sekaligus menjadi Narasumber pada sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 dan Bupati Kab Keerom, Muh. Markum disaksikan oleh Asisten II Pemkab Keerom.

Usai penandatanganan MoU acara selanjutnya Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang diawali dengan penyampaian bahaya HIV dan AIDS oleh Sekretaris KPA Kab Keerom.

Sementara itu Narasumber dari Kanwil Kemenkum HAM Papua, disampaikan oleh Plh Kakanwil, Max Wambrauw dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ruben K Samai, SH. Didampingi juga oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum HAM Papua, Suhardiyatno SH.

Pada penyampaian materi Ruben Samai mengatakan
Jadi kami sosialisasikan karena penanggulangan HIV/AIDS harus lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, dan berharap Harus ada aksi nyata menanggulangi HIV/AIDS di Kabupaten Keerom oleh semua pihak.

Ruben pun menjelaskan Seperti diketahui, Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus adanya pembinaan pengawasan dan koordinasi.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Disebutkan juga dalam Perda tersebut bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBD Pemkab Keerom.

Turut hadir, Kepala Bagian Hukum Pemkab Keerom, Yustina SH dan seluruh OPD dilingkungan Kabupaten Keerom. (www.papua.kemenkumham.go.id )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here