JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi V DPRP meminta pemilik hak ulayat atas pembangunan dua sekolah yakni SMU PGRI Jayapura dan SMU Korpri Jayapura, Distrik Heram, untuk melakukan kesepakatan dengan pihak sekolah guna menyelesaikan pembayaran dan juga meminta agar palang di buka.

 

Sekretaris Komisi V DPR Papua,  Natan Pahabol mengatakan, sejak pemalangan yang terjadi pada tanggal 27 juni hingga saat ini palang juga belum di buka lantaran pembayaran belum juga di lunasi oleh pihak sekolah tersebut.

“Setelah kami mendapat laporan bahwa sampai hari ini sudah sebulan, aktifitas belajar mengajar di dua sekolah itu belum berjalan, sehingga kami komisi V melakukan sidak dan bertemu dengan pihak sekolah,” kata Natan di Kantor DPR Papua, Jumat, 26 Juli 2019.

Dari hasil pertemuan tersebut, di ketahui bahwa pemilik hak ulayat adalah marga Ohee. Dan dari penjelasan pihak sekolah bahwa pembangunan dua sekolah ini di bangun hanya dengan negosiasi antara pihak hak ulayat dengan mantan walikota, Drs Manase Robert Kambu.

“Untuk besaran jumlah nego yang di sepakati oleh walikota saat itu dengan ondoafi, pihak sekolah belum mengetahui secara pasti, karena waktu apakah nego bersifat lisan atau tulisan itu yang belum jelas mereka ketahui,” Jelas Natan.

Selanjutnya kata Natan, pihak sekolah sudah pernah berusaha melakukan komunikasi dengan Drs M.R Kambu yang waktu itu menjabat selaku wali kota Jayapura, namun katanya tidak pernah meninggalkan hutan sebelum turun dari jabatan.

“Katanya semua dokumen serta arsipnya ada di kantor wali kota.Kami saat melihat di lapangan itu semua kelas di palang, termasuk kantor sekolah, dan hingga sampai sekarang anak-anak hanya pergi ke sekolah untuk membersihkan halaman sekolah saja setelah itu mereka pulang,” bebernya.

Oleh karena itu selaku komisi yang membidangi pendidikan, Natan meminta, agar palang di buka sementara waktu, disamping urusan administrasi kepada pemerintah tetap di laksanakan.

“Kami meminta kepada ondoafi bersama dengan pihak lain yang merasa tanahnya belum di bayarkan, agar melakukan kesepakatan dengan pihak sekolah dan pemerintah.Dan juga palang segera di buka, dan menyampaikan berapa besar angka yang belum di bayarkan ke DPRP melalui Komisi V, kekurangannya dan kami komisi V siap untuk memperjuangkannya. Karena sekolah itu adalah aset generasi muda,” tegasnya.

Sementara itu,  Wakil Ketua Komisi V DPRP, Maria Duwitau menambahkan, bahwa  untuk pihak-pihak yang merasa di rugikan masalah tanah ini, untuk segerah berkoordinasi dengan wali kota Jayapura, jika tidak kami di DPR akan lakukan mediasi.

“Saya pikir ini adalah solusi, untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga aktifitas belajar mengajar bisa kembali berjalan seperti biasanya, karena tidak akan merugikan anak-anak kita,” kata Maria.

Menyangkut mediasi kata Maria, akan libatkan lintas komisi di DPR Papua, baik komisi V yang membidangi pendidikan juga komisi I yang membidangi pertanahan.

” Tugas kami mungkin hanya untuk mediasi, sehingga jelas ketika jika pembayaran sudah di lakukan walikota lama, berapa jumlahnya, kan pasti ada di dokumen, jadi semua itu kita akan melihatnya untuk mencari jalan keluar,” pungkasnya. (Gracio/lintaspapua.com)