Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Mathelda Yakadewa dan Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah, Max Wambrauw disaksikan langsung oleh Sekretaris Dewan, Marthinus Asmuruf serta seluruh Anggota DPRD Kota Jayapura. (Humas Kemenkumham Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Ditandai dengan pemukulan Palu oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Mathelda Yakadewa dengan demikian Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura dengan Agenda Penandatanganan MoU antara Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua dengan DPRD Kota Jayapura dibuka secara resmi, Kamis, 25 Juli 2019.

Dalam kerjasama tersebut Kanwil Kemenkum HAM Papua dan DPRD Kota Jayapura akan melakukan kerja sama Penyusunan Raperda inisiatif DPRD dan Peraturan DPRD yang meliputi Penyusunan Propem Perda, Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Materi Raperda dan Harmonisasi Raperda. (Humas Kemenkumham Papua)

MoU ini dalam rangka proses Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan memiliki makna Hak Asasi Manusia (HAM).

Di samping itu juga membawa nilai-nilai kebaikan dari substansi produk hukum itu sendiri sehingga dilaksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)

Penandatanganan bertempat di Lt 3 Aula Kantor DPRD Kota Jayapura, Jln Raya Abepura Nomor 99 Kota Raja Kota Jayapura, Provinsi Papua. (25/7)

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Mathelda Yakadewa dan Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah, Max Wambrauw disaksikan langsung oleh Sekretaris Dewan, Marthinus Asmuruf serta seluruh Anggota DPRD Kota Jayapura.

Dalam kerjasama tersebut Kanwil Kemenkum HAM Papua dan DPRD Kota Jayapura akan melakukan kerja sama Penyusunan Raperda inisiatif DPRD dan Peraturan DPRD yang meliputi Penyusunan Propem Perda, Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Materi Raperda dan Harmonisasi Raperda.

Plh. Kakanwil Kemenkum HAM, Max Wambrauw dalam sambutannya mengatakan upaya membangun kerjasama dengan Pemda khususnya DPRD Kota Jayapura adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tusi) Kanwil dibidang Perundang-Undangan.

Ditegaskan Max Wambrauw bahwa di dalam pembentukan suatu Perda, Perancang Peraturan Perundang-Undangan harus dilibatkan, apabila  tidak dilibatkan dalam pembentukan Perda, maka pembentukan Perda mengalami cacat formil atau prosedural.

Itu sebabnya keikutsertaan Perancang sangat penting, lanjut Max Wambrauw, dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda terhadap dua rancangan tersebut untuk dilakukan identifikasi kewenangan, materi muatan dan substansi yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kearifan lokal dan tinjauan aspek HAM juga teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya evaluasi berupa judical dan executive review produk hukum daerah ungkap Max Wambrauw.

Disamping itu juga Max Wambrauw sangat mengapresiasi kerja sama dan kolaborasi antara Pemkot Jayapura DPRD Kota Jayapura, serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkot Jayapura.

Berharap ke depan khususnya DPRD Kota Jayapura yang telah berkomitmen dengan Kanwil Kemenkum HAM Papua dalam penandatangan MoU tentang Pembentukan Perda, sinergitas yang terjadi dapat tetap terbangun.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Mathelda Yakadewa menyampaikan proficiat dan penghargaan kepada Kanwil Kemenkum HAM Papua atas kerja sama yang selama ini terjalin.

Menurut Mathelda, Penandatanganan MoU yang telah dilakukan sebagai wujud dalam membangun kolaborasi bersama pembentukan produk hukum daerah yang berasal dari DPRD Kota Jayapura dan peraturan daerah yang baik berkualitas di Pemerintahan Daerah Kota Jayapura.

Dijelaskannya bahwa kerja sama antara Kanwil Kemenkum HAM Papua bersama DPRD Kota Jayapura meliputi, penyusunan perencanaan program Pembentukan Peraturan Daerah, inisiatif DPRD dan peraturan DPRD, Penyusunan naskah akademik dan Penyusunan materi substansi Peraturan Daerah dan harmonisasi Raperda atau peraturan DPRD.

Turut hadir Kepala Bidang HAM, Yulius Manurung, Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ruben K Samai, Kasubid Pengkajian Penelitian & Pwngembangan Hukum & HAM, Korinus C.H.Umbura, Kasubid Pemajuan HAM, Idawati Parapak serta JFT Prancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Papua. (Humas Kemenkumham PAPUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here