Otonomi Khusus Papua Berakhir 2021 : Apakah Rakyat Papua Sudah Sejahtera ??, KPK Sebut Perlu Ada Kajian

0
391
The Korowai of West Papua, Indonesia number about 2000 people. They live in small family groups in the lowland jungles. There staple diet is sago, made from the pulp of the sago tree, they are semi nomadic moving every few years once the sago trees around their home have all been felled. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlu ada kajian dari lembaga terkait, sebagai solusi atas berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2021 mendatang.

Wakil Ketua KPK RI,  Laode M Syarif, saat menyampaikan sambutannya. (Erwin)

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di hadapan depan para Kepala daerah di Papua dan papua Barat, di Jayapura, Kamis (25/07).

Laode menyebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dapat menjadi jawaban untuk membuat kajian terkait dampak akan berakhirnya dana Otsus. Sementara sikap KPK ada dalam posisi membantu bila diminta pemerintah,

“Intinya, kalau KPK dibutuhkan kami siap ikut mendengarkan apa baiknya. Hanya yang pasti masa depan Papua ada di tangan bapak-ibu pemimpin daerah. Intinya, bapak dan ibu pimpinan daerah ini yang untuk menentukan arah pembangunan kedepan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Papua adalah masa depan Indonesia yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Dengan demikian, Papua harus dijaga dari hal-hal yang berakibat pada kerusakan alam.

Seperti, bencana banjir bandang yang menimpa Kabupaten Jayapura pada 16 Maret 2019, dinilainya sebagai bentuk dari pembiaran yang berakibat fatal. Artinya, terjadi pengalihfungsian kawasan cagar alam cycloop menjadi perkebunan atau pemukiman, hingga menyebabkan bencana.

“Tapi satu hal yang pasti adalah kedatangan KPK ke Papua, adalah sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi”.

“Intinya KPK itu bukan hanya menangkap. Tetapi juga banyak melakukan pencegahan. Yang pasti KPK ke Papua untuk kebaikan kita bersama. Sebab apa yang kita kerjakan sekarang ini untuk membantu Pemda dalam hal penertiban aset daerah dan hal terkait lainnya,” ucapnya.

Dia pun menambahkan, optimalisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) bakal menjadi salah satu prioritas KPK, agar Pemda di Papua bisa lebih maksimal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

“Untuk itu, kita ajak seluruh pemda di Papua mampu mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada bahkan mencari sumber baru untuk kesejahteraan masyarakat diatas tanah ini,” tutupnya.

Wali Kota BTM bersama para bupati saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, PKS Bidang Pertanahan serta Implementasi Tax Online di bidang, di Swissbell Hotel, Jayapura, Kamis petang. (Erwin)

Diketahui, kedatangan Laode ke Jayapura, Papua, dalam rangka menyaksikan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Provinsi Papua bersama Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Kota di kedua provinsi tersebut.

Penandatangan juga meliputi Perjanjian Kerjasama Bidang Pertanahan (dengan BPN) , Implementasi Tax Online (Bank Papua), bidang perdata dan tata usaha  negara ( dengan Kejaksaan Tinggi Papua) serta pengkajian penyelenggaran Otsus (dengan LIPI). (Erwin )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here