JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Dinas Pendidikan Provinsi Papua memastikan siap mendorong penyelesaian pemalangan dua gedung lembaga pendidikan di Jayapura, yakni SMA PGRI dan SMA Korpri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda. (Erwin / HPP)

Dua lembaga pendidikan ini, sebelumnya dipalang pemilik hak ulayat Max Ohe sejak satu pekan lalu.

“Kita siap mengambil langkah-langkah penyelesaian pemalangan gedung sekolah SMA PGRI dan SMA Korpri Jayapura, di Perumnas III, Distrik Heram, Kota Jayapura,” terang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, di Jayapura, kemarin.

Kendati demikian, Elias mengaku sampai saat ini belum menerima laporan secara tertulis, mengenai hasil pertemuan antara pimpin Yayasan KORPRI, Kepala SMA PGRI dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

“memang minggu lalu ada pertemuan antara pihak terkait. Tapi sampai hari ini mereka belum melapor kepada saya mengenai hasil pertemuan tersebut”.

“Tentunya saya harap hasil pertemuan itu segera dilaporkan kepada saya sehingga bisa kami ambil langkah untuk menyelesaikan pemalangan gedung tersebut,” terang dia.

Sebelumnya, pemilik hak ulayat setempat, Max Ohe memalang dua lembaga pendidikan itu, sejak satu pekan lalu.

Dia berharap pemerintah daerah setempat segera melakukan pertemuan dengan pihaknya, sehingga proses belajar mengajar maupun penerimaan siswa baru, tidak terhambat.

Pemalangan Sebelumnya

 

Sebelumnya, SMA Korpri dan SMA PGRI Dipalang

Masyarakat Adat Suku Ohee sebagai pemilik Hak ulayat melakukan aksi pemalangan dua sekolah di Kota Jayapura, yakni SMA PGRI dan SMA KORPRI, yang berlokasi di Waena Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura.

Pemilik Tanah Adat, Max Ohee saat ditemui rabu (27/6) 2019, mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan pemalangan dua sekolah SMA PGRI dan SMA KORPRI, karena status kepemilikan atas kedua bangunan itu tidak jelas, artinya tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan sekolah tersebut sampai hari ini, belum dibayar.

“Kami masyarakat adat palang sekolah ini, bukan berarti kami melarang siswa siswa sekolah, tetapi ini sebagai bentuk protes kami kepada pemerintah kota Jayapura dan pemerintah provinsi Papua, karena kami merasa adat dipermainkan, dimana setiap kami ke pemerintah kota Jayapura, untuk menanyakan pembayaran lokasi tanah tersebut, jawabannya suruh ke Provinsi, karena asetnya sudah dilimpahkan sesuai dengan peraturan pemerintah tahun tahun 2017, begitupun sebaliknya ketika kami masyarakat adat datang bertanya ke pemerintah Provinsi jawabannya aset belum dilimpahkan, ke Provinsi.

“ini membuat kami masyarakat pemilik tanah hak ulayat merasa ditolak-tolak, dan diabaikan, serta suda berlangsung cukup lama,” terangnya.

Dikatakan, pihak adat berharap kepada pemerintah baik kota maupun Provinsi agar berkordinasi dan segera selesaikan gantirugi tanah tersebut. “Kami tuntut karena selama enam belas tahun tanah ini dipakai, tapi tidak pernah dibayar sepeserpun kepada adat,” ungkapnya.

Dijelaskan sejak kepemimpinan walikota sebelumnya Drs. Manase Roberth Kambu, telah berkordinasi dengan Ondoafi Kampung Waena Ramses Ohee, untuk membangun sekolah tersebut diatas tanah adat, dengan perjanjian tanah tersebut akan diselesaikan oleh pemerintah kota Jayapura, namun sampai saat ini belum dibayar,”pungkasnya.
Oleh sebab itu atas nama keondoafian masyarakat adat kampung Waena kami palang sampai ada penyelesaian.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kota Jayapura Otis Deda yang turun langsung untuk meninjau, lokasi pemalangan Sekolah SMA PGRI dan SMA KORPRI, Menyatakan siap melanjutkan aspirasi masyarakat adat.

“Hari ini saya dapat informasi bahwa sekolah SMA PGRI dan SMA KORPRI dipalang oleh masyarakat adat keondoafian Kampung Waena, ini saya melihatnya bukan sebagai bentuk kekecewaan adat kepada pemerintah kota dan provinsi tetapi, ini sebagai aksi sehingga harus ada kordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan adat. Kontribusi dari adat selama ini dimana tanah-tanahnya yang digunakan untuk membangun, harus dihargai dalam bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada adat.

“Oleh karena itu saya dari DPR, tetapi juga sebagai anggota badan anggaran, dan juga sebagai wakil rakyat yang mewakili dapil Heram, dengan tegas menghimbau kepada pemerintah kota dan provinsi agar serius menyelesaikan masalah palang ini. “Saya meminta secara tegas dan serius kepada walikota Jayapura agar segera menyelesaikan pemalangan ini, sehingga anak-anak didik yang adalah anak-Heram dan anak Indonesia yang sekolah di sekolah ini bisa kembali bersekolah dengan baik.

Ditempat terpisah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobya, S.Sos, MKP, menegaskan pihaknya akan memanggil pihak Yayasan PGRI dan Korpri, serta Sekolah untuk mengecek letak persoalan yang terjadi. “Baik jadi terkait pemalangan kedua sekolah SMA PGRI dan SMA KORPRI, kami dari dinas pendidikan Provinsi Papua, akan memanggil pihak yayasan dan pihak sekolah untuk mencari solusi terbaik, sehingga tidak ada yang di korbankan, baik sekolah maupun pihak adat. (Win / Mozes)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here