MANADO (LINTAS PAPUA)  –  Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memajukan pariwisata dan perekonomian daerah memerlukan kesinambungan dan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau rencana pengembangan kawasan pariwisata yang terletak di KEK Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, pada Kamis, 4 Juli 2019.

“Kita ini turisnya yang mau ke sini itu banyak dan akan (semakin) banyak kalau kita siap. Oleh sebab itu, perlu kerja yang terintegrasi antara pemerintah daerah baik kota, provinsi, kabupaten, dan pusat. Harus sambung semua,” ujarnya.

Dalam hal pengajuan wilayah untuk KEK Tanjung Pulisan yang hari ini disambangi Presiden misalnya, banyak persoalan dan pengambilan kebijakan yang membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak untuk dapat segera diselesaikan. Maka itu, dalam kunjungannya kali ini, Presiden hendak memastikan bahwa semua kendala yang ada dapat segera teratasi.

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat, 5 Juli 2019. Kepala Negara memastikan bahwa pembangunan jalan tol yang sempat terkendala persoalan pembebasan lahan itu akan terus berjalan dan segera diselesaikan.. (Foto : Kris – Biro Pers Sekretariat Presiden )

“Ini mau kita selesaikan biar investasi itu langsung datang. Kalau enggak rampung-rampung, payung hukumnya enggak selesai-selesai, ya enggak akan mulai-mulai,” tuturnya.

Pemerintah pusat sendiri memberikan dukungan penuh dan investasi berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sulawesi Utara. Beberapa di antaranya ialah perluasan terminal bandara Sam Ratulangi di Manado, pelebaran jalan menuju lokasi wisata, dan pembangunan jalan tol yang akan memudahkan wisatawan menuju lokasi.

Presiden juga mengingatkan, seiring dengan peningkatan wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara dan KEK Tanjung Pulisan nantinya, maka provinsi tersebut memerlukan ketersediaan sarana akomodasi yang mampu menampung arus wisatawan yang bertambah.

“Di Sulawesi Utara butuh tambahan hotel banyak sekali. Yang menyampaikan itu maskapai dan biro perjalanan. Banyak sekali yang ingin datang ke sini. Tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin mem- backup hal-hal yang belum siap tadi,” ucapnya.

Di sisi lain, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pihaknya memerlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat disebutnya memainkan peranan penting dalam penciptaan budaya dan kebiasaan yang ramah terhadap wisatawan sehingga para pendatang merasa nyaman untuk berwisata di tempat itu.

“Yang berkaitan dengan budaya. Budaya bersih, budaya senyum, budaya melayani, dan tentu saja yang berkaitan dengan misalnya hal-hal yang kecil seperti urusan restoran dan kebersihan toiletnya. Ini tidak mudah. Ini pekerjaan besar,” ujar Presiden.

Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, untuk merencanakan atraksi wisata yang rutin sehingga Sulawesi Utara memiliki agenda wisata yang terjadwal dan layak untuk dikunjungi wisatawan mancanegara.

“Pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata membuat annual event yang pasti. Jadi orang ke sini itu ada terus yang ditonton. Minimal setiap minggu itu harus ada. Sabtu-Minggu ada tontonan. Di sini kan banyak tontonan budaya entah di Manado atau KEK-nya,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widowo dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Minahasa Utara, 4 Juli 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin