JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  BPJS Kesehatan Cabang Jayapura melakukan pertemuan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan data terhadap badan usaha yang belum terdaftar ke dalam Program JKN-KIS bersama Kasidatun Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua.

 

Dari 34 Badan Usaha yang diundang karena belum patuh dalam melakukan pendaftaran terdapat 7 yang hadir dan berkomitmen untuk melakukan pendaftaran. Untuk Badan Usaha yang tidak hadir akan ditindaklanjuti oleh Kasidatun Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua.

 

Kegiatan pemeriksaan kepatuhan sebagai bentuk dari implementasi peraturan yang berlaku. Selama ini memang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada badan usaha sudah berjalan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan lapangan.

“Sejumlah petugas pemeriksa dari BPJS Kesehatan pun mendatangi badan usaha untuk melakukan konfirmasi data. Sekarang diudang badan usaha untuk mendengarkan langsung penjelasan terkait dengan Hak dan kewajiban bagi pemberi kerja.

 

“Kewajiban pemberi kerja dalam Program JKN-KIS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dalam hal ini Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh karyawannya kedalam Program JKN-KIS. Dengan hadirnya jaminan kesehatan,”  lanjutnya.

“Diharapkan akan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh untuk karyawan dan anggota keluarga. Selain itu badan usaha yang telah ikut serta dalam Program JKN-KIS berarti telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Revianti Marpaung.

Sementara itu, BPJS Kesehatan melalui Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Cabang Jayapura, Anita Panggabean mengingatkan, bahwa untuk iuran peserta JKN-KIS segmen pekerja penerima upah adalah 5%, pemberi kerja menanggung 4% dan tenaga kerja menanggung 1% dari gaji pokok.

 

“Jadi 1% yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja itu untuk menjamin anggota keluarga maksimal 5 jiwa yaitu suami, istri, dan maksimal 3 anak. Sedangkan badan usaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya dikatakan sudah patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun  2013 tentang pengenaan sanksi adminstratif kepada pemberi kerja,”jelas Anita.

 

Revianti memperjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat wajib mau tidak mau dan suka tidak suka pemberi kerja harus taat akan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yang berbicara bukan BPJS Kesehatan, bukan dari kejaksaan dan bukan kami dari pengawas tenagakerja tetapi yang berbicara adalah Undang-undang.

 

Diakhir pertemuan salah satu dari pimpinan perusahaan, Ketut Widyana mengucapkan terimakasih telah diadakan pertemuan ini sehingga ia bisa mengerti dan memahami akan kewajiban badan usaha sebagai pemberi kerja. Harapannya semoga badan usaha yang lain juga bisa menjalankan amant Undang-Undanga yang sudah disampaikan. (Fransisca / lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here