Keberanian Politik Jokowi dan Kiprah Generasi Muda

0
88

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Jokowi sudah mengambil keputusan-keputusan besar. Keputusan yang dia ambil sering keluar dari pakem alias out of the box. Berbagai keputusan politik untuk kepentingan bangsa dia ambil, meskipun tidak populer. Berbagai keputusan non-populis yang dilakukan oleh Jokowi tidak menguntungkan Jokowi.

Akibatnya, setelah hampir 4.5 tahun Jokowi mengelola Rp 6,000 triliun, elektabilitas Jokowi hanya naik 3 persen. Bahkan Jokowi-Amin hanya memenangi 55,50 persen suara pada Pilpres 2019, sedangkan pada Pilpres 2014 Jokowi-JK meraih 53,15 persen.

Jika diamati lebih lanjut, kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Jokowi bisa menjadi anak tangga untuk keputusan yang lebih besar: melibatkan generasi muda.

Keputusan Gila Jokowi untuk Negara

Jokowi menyatakan akan mengambil keputusan yang terbaik untuk negara. Salah satu yang menjadi pertimbangan Jokowi adalah posisi dan proyeksi Indonesia di masa depan. Pada 2045, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di Bumi.

Akan tetapi, untuk mencapai posisi itu, Indonesia harus bisa keluar dari jebakan penghasilan menengah (middle income trap). Banyak hal yang harus dilakukan untuk keluar dari jebakan tersebut. Kegagalan beberapa negara seperti Peru, Argentina, dan Kolumbia untuk keluar dari jebakan itu adalah korupsi, birokrasi, dan keterbatasan infrastruktur.

“Saya dalam lima tahun ke depan, Insya Allah, sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi keputusan-keputusan yang gila-gila,keputusan yang miring-miring, yang itu penting unttuk negara ini, akan kita kerjakan,” kata Jokowi saat menghadiri acara Aktivis 98 di Grand Ballroom Puri Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Jokowi sudah sejak dilantik menjadi presiden sudah melakukan berbagai keputusan gila. Keputusan yang sangat tidak menguntungkan bagi Jokowi sendiri. Paling tidak ada tiga keputusan gila yang sudah dilakukan oleh Jokowi.

Hapus Subsidi BBM

Hal yang sangat tidak populer adalah Jokowi menghapus subsidi BBM. Belum sebulan dilantik menjadi presiden, Jokowi menaikkan harga BBM. Penghapusan subsidi ini dialihkan untuk membangun infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan lebih dari Rp 4.197 triliun, anggaran pendidikan, dan bantuan sosial.

“Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membagun infrastruktur, untuk pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta (17/11/2014)

Dalam kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi dimulai dengan mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan, dan bantuan sosial.

“Kita konversi subsidi menjadi pengeluaran buat bangun infrastruktur, bansos, pendidikan. Karena pemerintah sangat sadar perlu membangun pondasi pertumbuhan,produktivitas, dan pemerataan, ujarnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Pembangunan Infrastruktur dan SDM

Jokowi memiliki pandangan jauh ke depan. Kebijakan untuk membangun infrastruktur secara masif menjadi bahan hujatan dan kritik. Namun, Jokowi tetap bergeming. Pembangunan infrastrutur diyakini sebagai sarana menuju Indonesia maju, Indonesia yang produktif dan inovatif.

Pun Jokowi sangat memahami kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia sedang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

Jokowi tidak ingin Indonesia menjadi negara seperti Argentina, Peru, dan Kolombia yang terjebak middle income trap. Sebaliknya, Indonesia ingin meniru Korea Selatan yang berhasil keluar dari jebakan income menengah.

“Kita tidak mau jebakan pada middle income trap, negara lain banyak yang terjebak, kita tidak seperti mereka,” kata Jokowi.

Untuk keluar dari jebakan middle income trap itu, maka Indonesia harus melakukan langkah-langkah nyata untuk menjadi negara maju dan salah satu kekuatan ekonomi dunia pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia, 2045.

“Sejumlah syarat itu adalah adanya infrastruktur yang siap, pembangunan SDM secara nyata dan reformasi struktural baik kelembagaan maupun penyederhanaan aturan. Kalau tiga hal ini tidak dikerjakan secara konkret, maka kita akan terjebak pada middle income trap,” kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha kepada Jokowi-Amin di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Reformasi Birokrasi

Jokowi bertekad untuk melakukan reformasi birokrasi. Hal ini menjadi bagian dari syarat agar Indonesia berhasil keluar dari middle income trap di atas. Jokowi telah menetapkan tiga sasaran yakni pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kedua pemerintah yang efektif dan efisien, serta ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Salah satu yang selalu didorongnya adalah terkait dengan izin investasi di Indonesia. Karena investasi dan ekspor adalah salah satu cara menyelesaikan defisit neraca perdagangan. Banyak yang tertarik untuk berinvestasi namun realisasi tidak seperti yang diharapkan.

“Investasi, perizinan berbelit baik di pusat atau desa. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten kota, belum ada penyelesaian drastis,” kata Jokowi saat membuka Musrenbangnas 2019 dan RKP 2020 di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Pernyataan Jokowi ini menunjukkan bahwa dia belum puas dan akan terus melakukan reformasi di bidang perizinan dengan memangkas birokrasi yang berbelit-belit.

Yang Muda Berkiprah

Gambaran pencapaian pembangunan Jokowi di periode pertama menjadi landasan bagi kelanjutan revolusi mental Jokowi – reformasi di berbagai bidang. Salah satu hal yang penting adalah sumber daya manusia (human capital) yang mumpuni. Revolusi mental ini menjadi penting agar generasi muda mengambil tongkat estafet tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara.

“Tapi yang jelas, kita ingin ada yag muda-muda dalam rangka regenerasi ke depan. Kenapa sih? Kan menteri bolehlah yang umur 20-25 tahun kan juga enggak apa-apa. Atau yang 25-30. Biar yang muda-muda bisa belajar kepemimpinan negara. Mungkin yang banyak 30-40. Tapi yang muda seperti yang 25-30, kenapa tidak sih?” kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin (29/4/2019) seperti dilansir Okenews.

Jokowi juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi muda yang patut diberi kesempatan memberi sumbangsih untuk negara. Selain itu dia juga mendorong generasi muda untuk ikut berperan dalam mengawal pemerintahan. Berbagai kekurangan dan evaluasi terhadap jalannya pembangunan di Indonesia harus dikritisi.

“Kita semua harus berani mengevaluasi. Apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum. Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan, apa yang masih kurang, apa yang harus diselesaikan ini menjadi koreksi kita,” kata Jokowi di Jakarta, Minggu (16/6/2019) di depan para peserta halal bi halal Aktivis 98.

Ketika kesempatan untuk berkiprah dalam pembangunan diberikan kepada banyak generasi muda, maka periode pemerintahan Jokowi bisa menjadi legacybagi dirinya. Jokowi benar, generasi muda relatif tidak memiliki beban masa lalu, sehingga lebih berani mengambil keputusan-keputusan besar yang profesional. Kita tunggu kabinet Jokowi-Amin 2019-2024. (nnk).  ( https://jokowidodo.app/post/detail/keberanian-politik-jokowi-dan-kiprah-generasi-muda )