Inilah Komitmen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Perbatasan Papua – PNG

0
71
Ditandai dengan pemukulan Tifa oleh Pelaksa Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua, Max Wambrauw resmi membuka Sosialisasi Penelitian Hukum dan Ham Tentang Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Indonesia. (www.papua.kemenkumham.go.id )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Ditandai dengan pemukulan Tifa oleh Pelaksa Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua, Max Wambrauw resmi membuka Sosialisasi Penelitian Hukum dan Ham Tentang Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula lantai dua, Kanwil Kemenkum HAM Papua, Jln Raya Abepura Nomor 37 Kota Raja Kota Jayapura Papua.(18/6)

Kegiatan yang diselenggarakan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dihadiri sebanyak 31 peserta yang berasal dari kalangan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Bea Cukai, Imigrasi, BNNP, Akademisi, LSM, dan Perguruan Tinggi.

Ditandai dengan pemukulan Tifa oleh Pelaksa Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua, Max Wambrauw resmi membuka Sosialisasi Penelitian Hukum dan Ham Tentang Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Indonesia. (www.papua.kemenkumham.go.id )

Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua, Max Wambrauw, SH., M.H mengatakan jika berbicara mengenai perbatasan berarti juga terkait dengan Wilayah perbatasan yang notabene merupakan kawasan yang memiliki beberapa titik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Papua New Guinea.

 

Menurutnya, Wilayah perbatasan memiliki kompleksitas dan beberapa persoalan yang sedianya dapat memunculkan isu strategis nantinya.

“Kawasan perbatasan merupakan representatif dari kedaulatan negara bahkan dijadikan sebagai tolok ukur kekuatan kedaulatan sebuah negara atas wilayahnya” ungkapnya.

Suzana Wanggai, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. (Kemenkumham Papua)

Dikatakannya, Provinsi Papua, merupakan bagian dari Negara Kesatuan RI yang berbatasan langsung dengan PNG, sehingga perlu dilakukan penerapan dan penegakan terhadap pelintas batas dan terhadap kedaulatan negara sehingga pengelolaan kawasan perbatasan bisa dilalui dengan aman dan menjadi gerbang masuk negara.

“Penduduk di Papua dan PNG banyak hal yang menjadi kesamaan dan seperti masyarakat Sentani, Tobati dal lainnya memiliki hak ulayat di PNG,” terang Max Wambrauw, Selasa (18/6/2019).

Suasana Pertemuan. (Kemenkumham Papua)

Dikatakam lebih lanjut, bahkan ada warga negara PNG yang memiliki hak ulayat yang ada di Papua, juga adat istiadat yang hampir ada kesamaan. Maka peran Kanwil Kemenkum HAM Papua, perpanjangan tangan dr Menkum HAM tentu ada program-program pemberdayaan yang medekatkan masyarakat PNg dengan kita. Hal ini akan ada pengkajian, penelitian dan program lain yang kemudian akan diusulkan kepada Balitbangkum HAM sebagai bahan penelitian.

Ketua Tim Peneliti, Ulang Mangun Sosiawan, M.H Balitbangkum HAM, mengungkapkan jika tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dan kedaulatan negara dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara, dan sejauh mana peranan TNI di wilayah perbatasan.

“Terkait wilayah perbatasan merupakan peran Imigrasi terutama paspor maupun pos lintas batas,” Kata Mangun Sosiawan yang didampingi oleh Suhardiyatno, Penyuluh Hukum Madya Kanwil Papua

Dikatakan Mangun untuk penelitian yang lebih komprehensif harus turun langsung ke lapangan, karena tidak bisa dengan cara normatif saja.

” Rencana ke depan, akan kami ajukan kepada pimpinan Balibangkum HAM untuk bisa menindaklanjuti adanya penelitian kawasan perbatasan Papua dan PNG,” ungkapnya

Sementara itu, Suzana Wanggai, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan.

Dirinya mengatakan kita harus memberikan masukan terkait wilayah perbatasan kita seperti apa. Karena karakteristik dari perbatasan kita berbeda dengan wilayah perbatasan lain yang ada di Indonesia.

“Hasil dari kebijakan penelitian tentunya kita harapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang ada di Perbatasan,” Jelasnya

Terkait dengab hubungan antara Papua dan PNG Suzana mengatakan, hubungan baik sejauhnya ini kita harus pertahankankan, tentu saja komunikasi selalu dilakukan juga jika ada kegiatab wajib melibatkan masyarakat di perbatasan sehingga isu-isu yang mengemuka terkait NKRI mereka perlu ketahui.

” Orang-orang muda di Wilayah Perbatasan mereka adalah corong untuk menyampaikan informasi penting kepada warga dan keluarganya bahwa inilah indonesia,” tutupnya (*)

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

Web : www.papua.kemenkumham.go.id

Twitter : @kanwilpapua

IG : humaskemenkumhampapua

FB : Humas Kemenkumham PAPUA

Channel Youtube : HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA