Ilustrasi Foto bersama usai pembukaan Lomba Anak - Anak Paud se Kabupaten Biak Numfor. (Viona / lintaspapua.com)

Fenomena radikalisme agama yang berkembang di sekolah menjadi alarm bagi kualitas pendidikan. Semua pihak dituntut untuk tidak hanya mewaspadai, tetapi secara serius berupaya mengembalikan marwah pendidikan sebagai sumur ilmu pengetahuan dan nilai budi pekerti.

Masih segar di ingatan publik video viral yang menampilkan karnaval HUT ke-73 RI yang diikuti ratusan anak Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kota Probolinggo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam video itu, anak-anak PAUD tampil dengan busana hitam sambil memegang senjata. Video itu menuai kontroversi. Bagi banyak kalangan, apa yang tampil dalam video itu menjadi salah satu bukti berkembangnya radikalisme di dunia pendidikan, khususnya di level PAUD.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, pernah mengingatkan akan masuknya paham radikalisme di jenjang PAUD.

Indikasi yang paling kelihatan adalah saat terjadinya bom Surabaya pada Mei 2018. Dalam kasus itu, pelaku teror yang luput masih anak-anak dan mengaku menyesal tidak bisa masuk surga bersama keluarganya.

“Radikalisme sudah masuk ke mana-mana, ada anak PAUD yang tidak mau diajak orang tua ke mal karena menganggap orang lain itu kafir,” ujar Suhardi di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 25 September 2018.

Berdasarkan penelitian Maarif Institute pada 2 hingga 21 Oktober 2017 mengungkapkan, penyusupan nilai-nilai radikalisme ke sekolah dapat masuk melalui tiga pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan sekolah.

Di level alumni, nilai-nilai radikalisme masuk melalui kegiatan ekstrakulikuler. Sebagai contoh, lima dari enam sekolah yang menjadi sampel penelitian di Surakarta dibina oleh alumni yang tergabung ke dalam Kriya Mandiri melalui aktivitas pengajian.

Celah kedua, yakni guru, mereka melakukan indoktrinasi di dalam dan di luar kelas. Salah seorang guru di Cirebon yang dijadikan bahan penelitian memahami, negara ini merupakan thagut. Hal itu kemudian disampaikan kepada para siswa di dalam kelas.

Peringatan Mantan Teroris

Selain itu, karena ketidaktahuan kepala sekolah, berdasarkan penelitian tersebut, kebijakan yang dikeluarkan sekolah kerap membuka lebar pintu bagi kelompok intoleran dan radikal untuk membina siswa dalam penguatan keagamaan.

Sofyan Sauri, seorang mantan teroris telah memberi peringatan keras akan ancaman masuknya radikalisme di dunia pendidikan. Sauri menilai masuknya radikalisme di dunia pendidikan juga karena ada celah pada sistem pendidikan. Sauri berharap, sebagai pembuat kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang lebih kuat lagi agar radikalisme dalam dunia pendidikan teratasi.

“Perlu ada regulasi bagi lembaga-lembaga pendidikan. Membuat suatu peraturan dari tingkat SD,” terang Sauri dalam sebuah seminar di Universitas Jember, Jawa Timur, 26 September 2018.

Lala Nurlatifah, dosen di program studi Pendidikan Anak Usia Dini di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi (STAIS) mengonfirmasi guru sebagai salah satu celah masuknya paham radikalisme di sekolah.

Salah satu penyebabnya adalah pada proses perekrutan yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan rekam jejak calon guru. Hal ini banyak terjadi di lembaga PAUD non-formal alias yang dikelola swasta.

“Sedikit kurang dari standar nasional khususnya pengalamannya juga skill keilmuannya ketika menjamurnya lembaga PAUD khusunya non formal, itu asalkan ada yang mau jadi pendidik, oke. Dampaknya, mengambil sembarang orang. Karena kebutuhan guru sangat besar,” ujarnya saat dihubungi Jumat petang, 14 Juni 2019.

Anak-anak PAUD adalah kelompok golden age. Apa yang didengar dan apa yang dilihat langsung diserap begitu saja tanpa filtrasi.

Lala mencontohkan kasus beredarnya buku pelajaran siswa Taman Kanak-kanak (TK) berjudul Anak Islam Suka Membaca yang diduga mengajarkan radikalisme dan memuat kata-kata ‘jihad’, ‘bantai’, dan ‘bom’.

“Tergantung pendidiknya. Dalam kasus buku itu, ya kalau guru-gurunya tidak membedahnya dulu, tidak menyaringnya dulu, tentu saja anak-anak akan mudah terkapar radikalisme,” ujar Lala.

Faktor Pendidik

Pastor Max Regus, pegiat isu multikulturalisme, menerangkan ada hal mendasar yang perlu dibedah melampaui modus penyebaran radikalisme di dunia pendidikan.

Bagi Max, radikalisme dalam dunia pendidikan tidak hanya berpotensi terjadi di sekolah-sekolah Islam, tetapi juga di sekolah dengan latar belakang agama lainnya.

“Apakah agama-agama bisa mengajarkan klaim-klaim dogmatik-teologis mereka dan pada saat bersamaan mengembangkan satu perspektif hidup yang terbuka (inklusif) dan damai (peaceful) (dalam satu aksi yang sama, pendidikan, atau sekolah)? Pertanyaan ini muncul ketika ada anggapan bahwa radikalisme sebetulnya adalah fenomena yang ada pada semua agama,” papar Max kepada Jokowi App.

Max yang juga lulusan The International Institute of Social Studies, Universitas Erasmus dan Graduate School of Humanitie, Universitas Tilburg, Belanda itu menilai, menjamurnya radikalisme dalam dunia pendidikan karena faktor guru telah mengoyakkan sendi-sendi fundamental dalam pendidikan.

Pendidik yang seharusnya menjadi penyaring masuknya radikalisme di sekolah justru menjadi alat pembentukan dan ekspresi dari radikalisme itu sendiri.

“Banyak motivasi dan alasan yang merujuk pada soal ini. Bisa teologis dalam arti mendapatkan balasan surgawi jika bisa mengambil bagian dalam aksi-aksi radikalis mewakili kepentingan agama sendiri meski dengan menghancurkan kehidupan orang lain, bisa juga sosial ketika para pendidik terlalu jauh terlibat dalam cross-cutting activities di luar pendidikan yang seharusnya mengusung apreasiasi terhadap kemanusiaan justru tenggelam dalam tindakan-tindakan sempit dan haus darah. Bisa juga ekonomi ketika radikalisme itu menjadi proyek politik yang dibiayai dengan dana tanpa batas,” ujarnya.

“Dan, sekolah-sekolah adalah saluran paling strategis untuk menjalankan proyek-proyek ini.” (MRG) (https://jokowidodo.app/post/detail/paud-di-tengah-kepungan-radikalisme )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here