<
Lintaspapua.com

BKD Papua Minta Sejumlah Kabupaten Segera Tuntaskan Verifikasi Berkas CNPS

LINTAS PAPUA - Sabtu, 15 Juni 2019 - 22:33 WITA
BKD Papua Minta Sejumlah Kabupaten Segera Tuntaskan Verifikasi Berkas CNPS
Suasana rapat pembahasan perekrutan CPNS 2018 yang dihadiri seluruh Sekda dan Kepala BKD se kabupaten/ kota di Papua, di Jayapura, beberapa waktu lalu. (Erwin / HPP) ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua meminta sejumlah kabupaten agar segera menuntaskan proses verifikasi berkas perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di wilayahnya.

Penegasan ini disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, sebab dalam satu pekan mendatang, jadwal tahapan perekrutan CPNS 2018, akan memasuki seleksi Computer Assisted Test, tepatnya pada 19 sampai dengan 25 Juni 2019 mendatang.

“Makanya, kita terus mendrong dan mengingatkan sebab masih ada sejumlah kabupaten yang belum selesai melakukan verifikasi data berkas pelamar yang sudah masuk. Diantaranya Kabupaten Jayawijaya, Puncak, Lanny Jaya, Paniai, Merauke, dan Waropen”.

“Sementara untuk Kabupaten Puncak mereka tidak dilakukan tes CAT, tapi ujian secara offline. Kemudian Lanny Jaya dan Paniai mereka  terkendala prasarana. Sehingga hal demikian memang menjadi kendala,” terangnya di Jayapura, kemarin.

Oleh karenanya, sambung Nicolaus, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menpan RB dengan harapan diberikan waktu tambahan bagi Papua. “Tapi ini hanya bersifat usulan. Karena sebenarnya tahapan itu mesti tetap berjalan sesuai jadwal awal yang sudah diberikan,” katanya.

Dia berharap, penerimaan CPNS di Papua yang sudah diberikan secara khusus oleh pemerintah pusat, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, diharapkan jadwal yang sudah ditetapkan, wajib diikuti dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama sebelumnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jayawijaya Hironimus Hubi, mengatakan pengumuman hasil verifikasi berkas CASN yang sudah masukan berkas hingga kini belum dapat diumumkan karena masih dalam proses. “Kita harus melakukan verifikasi dengan baik sebelum mengumumkan. Sebab pencaker ini warga negara yang punya hak untuk tes. Sehingga kami harus teliti terutama kaitan dengan legalitas ijazah maupun perguruan tinggi yang sudah terdaftar di pendidikan tinggi,” pungkasya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123