SENTANI (LINTAS PAPUA)  – LSM Papua Bangkit, mengkritisi pengelolaan dana bantuan korban banjir bandang dan longsor Sentani. Kritisi itu dari tertutupnya pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Jayapura bersama Tim Tanggap Darurat Bencana Alam Kabupaten Jayapura terkait dengan tidak terbukanya dalam mengelola dana bantuan bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada pertengahan Maret 2019 lalu.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, saat memberikan keterangannya. (Irfan / HPP)

LSM Papua Bangkit yang menyampaikan sorotannya itu langsung melalui ketuanya, Ir. Hengky Jokhu.

Hengky Jokhu menyampaikan kritikannya saat memberikan keterangan pers di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, belum lama ini.

“Dalam kepanitiaan atau tim tanggap darurat itu juga termasuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) juga ya. Jelas mereka sudah melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP Nomor 14 Tahun 2008),” kata Hengky Jokhu dalam keterangan persnya.

Hengky Jokhu mengungkapkan, dirinya mengkritisi Pemerintah Kabupaten Jayapura soal dana bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Sentani yang menurut dia hingga kini tidak jelas pengelolaannya.

“Jadi, ini saatnya mereka harus pindah. Semua harus pindah tidak ada satupun lagi yang tinggal disitu dan tidak boleh kita ganggu alam lagi. Relokasi akan kita lakukan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran kaki Gunung Cycloop,” ujar  Gubernur Papua, Lukas Enembe, dengan nada tegas saat memberikan keterangan pers di Media Center di Posko Induk Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Sentani, Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Rabu (20/3/2019) kemarin siang. (Irfan / HPP)

Ia menilai,  bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tim Tanggap Darurat Banjir Bandang Sentani sudah melanggar aturan dan Undang-Undang, sebab panitia atau tim yang ditugaskan khusus untuk menangani bencana yang terjadi pada pertengahan Maret lalu ini sangatlah tertutup dengan dana bantuan yang masuk maupun yang telah digunakan.

“Mereka itu tertutup sekali, sehingga masyarakat protes. Saya muat di facebook dan bikin surat kepada kepada panitia atau tim bencana untuk menjelaskan dana bantuan yang masuk itu berapa, didistribusikan kemana dan digunakan untuk apa saja. Tapi, sampai hari ini mereka juga belum memberikan penjelasan soal itu. Saya berikan surat itu tertulis kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk kasih kepada ke Bupati, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan,” papar Hengky Jokhu.

Ia juga menuturkan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemeritah itu harusnya transparan dan terbuka. Karena keingintahuan masyarakat tentang apa saja yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan itu sudah dijamin dalam UU KIP.

Suasana Bencana Pasca Banjir Bandang di Kota Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. pada tanggal 16 Maret 2019 malam. (Foto diambil dari Facebook Michael Lombat,)

“Kita ingin segala sesuatu itu transparan dan Undang-undang Keterbukaan Infromasi Publik itu menjamin setiap lembaga, setiap orang bisa meminta informasi ataupun keterangan termasuk APBD dan termasuk seluruh DIPA itu harus dipublikasikan kepada masyarakat. Dan masyarakat harus tahu, tidak perlu ditutup-tutupi” tukasnya.

“Jadi itu harus jelas sumber dananya dari mana, berapa dan kemudian untuk apa saja. Itu harus jelas, jangan sumber dana lebih banyak habis untuk kepentingan admistrasi kantor, dana bantuan itu untuk bencana, bukan untuk pemerintahan” tuturnya .

Sementara itu, dana bantuan yang diberikan oleh perorangan dan lembaga baik itu pemerintahan maupun swasta, dari informasi yang coba dihimpun  totalnya kurang lebih hampir mencapai  Rp. 20 Miliar. (*)