LSM Papua Bangkit Nilai Pemerintah Daerah Lalai Bangun Infrastruktur

0
54
Pemandangan Danau Sentani dan Kota Sentani dari ketinggian. (Foto Istimewa)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Infrastruktur dianggap salah satu komponen penting untuk menunjang perekonomian suatu daerah. Infrastruktur yang baik juga bisa mendatangkan banyak investor.

Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, saat memberikan keterangan pers. (Irfan / HPP)

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu mengatakan pembangunan infrastruktur akan selalu menjadi perhatian publik, karena dengan dibangunnya infrastruktur dapat menghubungkan daerah satu ke daerah lain. Sehingga terbentuklah satu kekuatan yang utuh dalam membangkitkan denyut nadi perekonomian hingga ke pelosok-pelosok kampung.

Namun pemerintah daerah (Pemda), Hengky menyampaikan kritikannya kepada pemerintah daerah yang dianggap tidak bekerja secara maksimal dalam melakukan upaya percepatan membangkitkan ekonomi daerah, apalagi sebelumnya ada sejumlah proyek yang telah dipikirkan, dirancang dan dicanangkan tak kunjung dikerjakan oleh pemerintah daerah saat ini.

“Saya akan selalu kritisi pemerintah dan wartawan juga harus kritis, karena setiap informasi tidak dipublikasikan secara benar, secara baik sumber dananya dari siapa dan berapa yang dikeluarkan kemudian untuk siapa dananya, itu semua harus jelas,” ujar Hengky saat memberikan keterangan pers di Hotel HoreX Sentani, Kabupaten Jayapura, belum lama ini.

 

Lanjut Hengky mengemukakan, meskipun beberapa tahun belakangan ada sejumlah perubahan yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Namun, menurutnya masih jauh tertinggal dan butuh perubahan lebih. Supaya dampak baik dapat dirasakan oleh penduduk yang setiap tahunnya secara sadar membayar pajak ke pemerintah daerah.

Hengky memberikan satu solusi kepada pemerintah daerah agar setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  hendaknya bisa mengurangi belanja untuk kebutuhan administrasi dan aparatur secara berlebihan.

“Seperti saya membayar pajak kendaraan bermotor, bayar pajak bumi dan bangunan namun tempat saya tinggal itu harus menyeberang sebuah jembatan dan jembatan itu dari tahun 2010 sudah diukur untuk dibangun, tapi sampai hari ini belum dibangun alasannya tidak ada anggarannya, meski perencanaannya sudah ada,” papar Hengky.

Keluhan dirinya dan masyarakat juga telah ia sampaikan kepada kepala dinas Pekerjaan Umum (PU), masyarakat pemilik sertifikat telah membayar pajak, dan hasil pajak disetor salah satunya untuk pembangunan, jadi perlu diprioritaskan juga pembangunan untuk infrastruktur.

“Jangan sampai pengusaha bayar pajak, masyarakat bayar pajak malah dipakai untuk jalan-jalan yang tidak ada hasilnya, ini harus dikritisi karena ini sudah penipuan terhadap publik,”ungkap hengky.

Hengky menambahkan, kurangnya perhatian dari pihak PU Provinsi Papua juga PU Kabupaten Jayapura untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, merupakan bentuk pembodohan kepada publik karena dianggap melakukan pembiaran dan kejahatan kepada publik, karena hasil pajak dari rakyat yang harus kembali kepada rakyat dan merasakan manfaatnya, tidak mereka rasakan. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)