Samakan Data, BPJS Kesehatan Biak Lakukan Rekonsiliasi Data Peserta TNI/POLRI

0
73
Kepala Bpjs Kesehatan Cabang Biak Budi Sukwara, saat berbicara dalam kegiatan. (Viona / lintaspapua.com)

BIAK (LINTAS PAPUA) – BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor menyelenggarakan kegiatan pertemuan dalam rangka Rekonsiliasi Data (Pemutakhiran Data) peserta TNI/POLRI yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Porles Biak Numfor serta satuan kerja TNI AD, TNI AL, dan TNI AU wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor.

BPJS Kesehatan Cabang Biak berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik (Good Governance) dalam meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui sistem pelaporan pelanggaran (Wistle blowing System). (Viona / lintaspapua.com)

Kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI/Polri dalam menyesuaikan data peserta dan anggota keluarga pada masing-masing satuan kerja (satker) yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

 

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Hardi BPJS Kesehatan Cabang Biak, Hardi Ariawan mengatakan, koordinasi dalam hal meningkatkan akurasi data peserta JKN-KIS antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI dan Polri sangat diperlukan untuk menunjang kesesuaian data pada masterfile dan berdampak pada total peserta terdaftar di fasilitas kesehatan (faskes) termasuk di dalamnya faskes milik TNI/Polri, serta untuk pemenuhan hak peserta JKN-KIS dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Foto bersama Kepala BPJS Kesehatan Biak dan staf bersama para wartawan dan undangan lainnya. (Viona / lintaspapua.com)

Selain itu, Hardi juga menyatakan bahwa pentingnya proses rekonsiliasi data ini agar adanya updating data terbaru baik pendaftaran anggota baru, mutasi tambah kurang, update gaji ataupun golongan maupun yang pensiun atau meninggal.

 

“Saya berharap, dengan adanya kegiatan ini maka komunikasi dengan mitra BPJS Kesehatan dapat berjalan baik, hal ini perlu untuk mengkroscek ulang segera apakah ada dari selisih data tersebut merupakan data peserta yang belum dilaporkan kepada BPJS Kesehatan, semisal seperti peserta bayi baru lahir atau penambahan peserta baru atau pindah satuan tugas bahkan peserta yang sudah pensiun maupun meninggal dunia. Sebab hal tersebut tidak dapat diketahui oleh BPJS Kesehatan tanpa adanya laporan dari PIC terkait,” ujar Hardi.

 

Pertemuan ini nantinya akan diadakan rutin setiap 6 bulan sekali. Selain untuk menyamakan data, pertemuan tersebut juga dilakukan untuk menyampaikan berbagai informasi terkini mengenai Program JKN-KIS. Termasuk hal yang sering ditanyakan, seperti keluarga tambahan, anak dari peserta JKN-KIS, dan juga informasi penting lainnya.

 

Salah satu informasi terbaru dari BPJS Kesehatan yang juga tidak kalah pentingnya mengenai aplikasi canggih terbaru yang dapat dimiliki hanya melalui satu genggaman yaitu aplikasi Mobile JKN.

 

Sementara itu, dikesempatan yang sama Mayor Manase selaku Kasdim Kodim 1708 Biak menyampaikan, bahwa akurasi data sangat dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan, setiap Prajurit TNI diharapkan untuk melaporkan setiap penambahan atau pengurangan anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan.

 

“Kegiatan rekonsiliasi data ini menurut saya sangat positif sekali karena kami dari TNI juga masih awam, apalagi dengan adanya pemuktahiran data ini sebagai kontrol kami juga khususnya di satuan kami karena kami melihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak yang harus diperbaiki terutama dalam hal data anggota yang baru masuk maupun yang pindah satuan tugas sehingga dengan adanya kegiatan rekon ini pemuktahiran data di satuan bisa dipelihara,” ungkap Manase.

 

Manase juga berharap melalui kegiatan ini, terciptanya kesepakatan dan sinergi antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI/Polri terkait data peserta JKN-KIS dan dituangkan dalam Berita Acara hasil rekonsiliasi.

 

“Saya berharap kedepannya kegiatan ini bisa terus dipertahankan sehingga seluruh anggota TNI maupun Polri bisa paham, sehingga kalaupun misalnya nanti ada anggota yang pindah satuan tugas, mereka bisa tahu aturannya bagaimana, demikian juga dengan pihak BPJS Kesehatan sendiri karena sudah disampaikan dan disosialisasikan seperti ini akan membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedepannya,” harapnya menutup pembicaraan.  (Viona / lintaspapua.com))