<
Lintaspapua.com

KPK : Jabatan Inspektur Wajib Diisi ASN Yang Paham Hukum

LINTAS PAPUA - Selasa, 28 Mei 2019 - 02:42 WITA
KPK : Jabatan Inspektur Wajib Diisi ASN Yang Paham Hukum
 ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan bupati dan walikota di bumi cenderawasih, agar dalam melakukan pengisian jabatan inspektur, wajib menempatkan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang paham masalah

Hal demikian, bertujuan agar ketika yang bersangkutan dipanggil aparat hukum untuk menjelaskan sesuatu, bisa menyampaikan dengan baik, benar, tepat dan tak gugup.

“Intinya yang duduk sebagai inpektur ini mestinya tau hukum acara pidana. Sebab jangan kalau ada panggilan dari aparat hukum langsung grogi. Minimal belajar artikulasi hukum lah,” terang Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution di Jayapura, pekan kemarin.

Tak sampai disitu, ia berharap anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pemprov maupun kabupaten dan kota, wajib diisi oleh ASN yang mumpuni, supaya pengawasn benar-benar bisa berjalan dengan sangat baik.

“Jangan ada anggota APIP yang masuk umur-umur pensiun atau sering ngantuk-ngantuk, mending di ganti saja karena APIP ini merupakan perpanjangan tangan, jadi harus gagah dan pintar”.

“Intinya APIP ini bukan bidang buangan dan jangan jadikan APIP sebagai ban serep dalam pemerintahan.  Sebab Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APIP sangat sentral dalam melakukan fungsi pengawasan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia mengimbau APIP agar mulai melakukan audit investigasi dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana nanti bakal pelatihan dari KPK mengenai investigasi audit, dan setiap anggota APIP akan kami undang.

Terpisah, Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri, meminta aparat APIP di kabupaten/kota untuk meningkatkan kapabilitas, agar semua pengawasan yang terkait anggaran dapat di awasai dengan sangat baik.

“Sebab pengawasan anggaran penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan korupsi,” tutupnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123