JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri berpesan agar dalam pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Kesehatan yang dihadiri pejabat terkait di seluruh bumi cenderawasih, turut memberi perhatian terhadap upaya pencegahan terhadap angka kematian ibu.

“Angka kematian ibu harus ditekan, disamping upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lainnya seperti pemberian imunisasi. Untuk itu, saya harap hal ini dibahas secara mendalam pada momentum rapat kerja kesehatan,” terang Elysa,  disela-sela dialog Raker Kesehatan di Jayapura, kemarin.

“Kita masih punya banyak keterbatasan, tetapi kita tidak boleh menangisi keadaan ini. Kita harus kerja lebih keras 1.000 kali karena hanya kita yang bisa menyelamatkan Papua. Karena itu kita harus buat program terobosan, program inovatif, bukan yang rutin. Yang kami minta, Pemerintah Pusat dukung kami sebagai anak bangsa,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes ., disambut tepuk tangan meriah para peserta Seminar Sehari bertema “Inisiasi Informasi Pembangunan Papua” di Aula Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (08/02/2019). Tampak suasana foto bersama usai kegiatan seminar. (Foto Istimewa / Gusty Masan Raya)

Hal penting lain ditekankan Asisten, yakni mengenai upaya dari instansi kesehatan di seluruh Papua untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) warganya. Sehingga dengan peningkatan IPM ini, diharapkan memberi dampak positif bagi perkembangan sumber daya manusia orang asli Papua.

“Sebab untuk dapat mencapai tujuan tersebut, dinas kesehatan di kabupaten dan kota wajib mengerahkan seluruh potensi yang ada”.

“Karna meski IPM Papua sudah meningkat dari 2017 ke 2018 menjadi sebesar 1,64 persen, namun kita masih harus perlu terus bekerja keras. Sebab peningkatan IPM ini menjadi tolak ukur peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat Papua,” jelasnya.

Elysa tambahkan, sebenarnya perhatian Pemprov Papua kepada kabupaten dan kota sudah sangat maksima. Dimana Gubernur Papua Lukas Enembe dalam periode pertama pemerintahannya, mengalokasikan pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 80 persen ke kabupaten dan kota.

Sejumlah besar anggaran Otsus yang turun itu pun dialokasikan untuk membangun bidang kesehatan.

“Sehingga nantinya melalui rapat kerja kesehatan ini diharapkan ada evaluasi mengenai pelayanannya. Sebab dana ini diperuntukan untuk warga Papua yang ada di kota maupun di kampung-kampung”.

“Dengan demikian, diharapkan penggunaan dana ini bisa sepenuhnya untuk memberdayakan masyarakat setempat. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)