Sinode GKI Papua Sikapi Informasi Pleno KPU Jangan Dihari Paskah

0
102

SARMI (LINTAS PAPUA)  –  Sinode GKI Papua atau Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menyatakan bahwa terkait kabar yang beredar ada himbauan dari Sinode GKI Papua kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melakukan pleno hasil perolehan suara Pemilu 17 April lalu, di hari Paskah. Adalah tidak benar.

Hal itu dikatakan, Pdt. Dora Balubun, Kepala Bidang Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI di Tanah Papua, kepada wartawan, Minggu 21 April 2019.

Pdt.Dora menyebutkan, Sinode GKI di Tanah Papua, melalui Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, secara umum hanya  menyampaikan dan mengajak warga gereja untuk berpatisipasi dan memberikan hak suara mereka di TPS pada  Pemilu 17 April lalu. Hanya itu, dan tidak ada himbauan lagi. Apalagi soal jangan ada pleno-pleno KPU di hari Paskah.

“Kami Sinode GKI di Tanah Papua sudah libur sejak jumat agung hingga 23 April baru masuk kantor. Jadi tidaklah benar ada kabar yang menyebutkan bahwa ada himbauan dari Sinode GKI di Tanah Papua jangan ada pleno-pleno KPU terkait pemilu di hari Paskah,” ujar Pdt.Dora.

Sementara itu,   Kepala Bidang Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Petrus E. Imoliana, menuturkan  himbuan jangan ada pleno-pleno KPU di hari Paskah itu bukan dari Sinode GKI di Tanah Papua. Tapi dari Persekutuan Gereja-Gereja Se-Kota Jayapura.

“Ya, tidak ada himbauan dari Sinode GKI di Tanah Papua tentang  jangan ada pleno-pleno KPU di hari Paskah. Tapi  dari PGGS-Kota Jayapura. Dimana mereka mengingatkan bahwa dalam era otonomi khusus itu sangat dilarang, karena hari ini dan besok itu Paskah 1 dan 2”, kata Pdt Petrus E. Imoliana.

Indonesia kan punya dasar negara Pancasila dan sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah wajib hentikan seluruh aktivitas di hari Tuhan ini,  terlebih  khusus Papua. Ujar Pdt Petrus, mengutip peryataan Persekutuan Gereja-Gereja Se-Kota Jayapura itu.

Sekedar diketahui larangan terhadap  semua aktifitas KPU di seluruh Kota Jayapura adalah PGGS Kota Jayapura.  Dan Walikota Jayapura bersama Muspida Kota, KPU dan Bawaslu Kota Jayapura sudah merespon dan melakukannya.
(Richard Mayor)