JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – BPJS Kesehatan mengeluarkan dana Rp 11 triliun, guna membayar klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Selain itu, BPJS Kesehatan membayar Rp 11 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sedangkan khusus BPJS kesehatan Jayapura bertangung jawab ke 192 FKTP dan 14 Rumah sakit,” ujar Kepala BPJS Kesehatan cabang Jayapura, Faisal Busran,  di hadapan wartawan, di kantor BPJS Kesehatan Kotaraja Jayapura, Selasa(16/4/2019).

Pps Kepala BPJS Kesehatan cabang Jayapura, Faisal Busran,  di hadapan wartawan, di kantor BPJS Kesehatan Kotaraja Jayapura, Selasa(16/4/2019). (Fransisca / lintaspapua.com)

Pps. Kepala BPJS Kesehatan cabang Jayapura Faisal Busran, menjelaskan sistem pembayaran dan terselengara atas dukungan kementrian keuangan dan kesehatan.

“Sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out. Urutan pembayarannya, disesuaikan dengan catatan kami. Rumah Sakit yang lebih dulu mengajukan berkas lengkap, tentang transaksi pembayaran klaim yang akan diproses terlebih dulu. Upaya menuntaskan pembayaran Fasilitas Kesehatan ini dapat terwujud karena adanya dukungan penuh dari kementerian keuangan dan Kementerian Kesehatan.”Jelasnya.

Selain itu, Faisal menekankan setiap tanggal 15, adalah tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan Rumah Sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya, ini mekanisme pembayaran rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.

“Biasanya, mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun, kami pastikan kewajiban pembayaran ke Fasilitas Kesehatan sesuai, ketentuan yang berlaku dapat dilakukan sebelum tanggal 15.”katanya.

Faisal juga menjabarkan dana kapitasi dan klaimnya di Jayapura sekitar 42 milyard.

“Dana kapitasi dan tagihan klaimnya oleh Bpjs Kesehatan hingga bulan April 2019 total pembayaran sebesar 42.470.734.177.”Tuturnya.

Dengan terlaksananya pembayaran ini, BPJS mengiginkan pihak penyedia fasilitas kesehatan, juga bisa melaksanakan kewajiban sesuai regulasi. pihak Rumah Sakit dapat kian optimal, memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS. (Fransisca/lintaspapua.com)