Usaha Jasa Fotocopy Kam Stop Gandakan Formulir C6 dan C1 : Proses Hukum Pidana Siap Menanti Anda

1
816

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Usaha jasa Fotocopy untuk melayani adanya permintaan penggandaan formulir C6 atau surat panggilan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun formulir C1 atau surat untuk kelengkapan penghitungan suara di TPS dari makelar atau broker suara.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Komisioner Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Kabupaten Jayapura, Seprianti E. Pandi saat ditemui di Puspenka Hawaii, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (15/4/2019) kemarin.

 

“Kepada seluruh usaha jasa fotocopy yang ada di Kabupaten Jayapura, kami minta untuk tidak melayani adanya permintaan penggandaan formulir C6 dan C1. Jika ditemukan seperti itu yang datang di tempat usaha jasa fotocopy milik warga agar segera lapor kepada kami dalam hal ini Bawaslu,” kata Seprianti E. Pandi.

Lanjut Seprianti mengungkapkan, untuk formulir C6 dan C1 yang diberikan itu sesuai dengan nama para pemilih di Kabupaten Jayapura. Contohnya, untuk formulir C6 itu sudah ada tercantum nama pemilih dan ada tandatangan di dalam formulir C6 tersebut.

 

“Bagi masyarakat yang sampai pada hari ‘H’ pemilihan belum dapat formulir C6, maka masyarakat bisa datang menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el,” imbuhnya.

Untuk itu, Seprianti meminta kepada usah jasa fotocopy untuk tidak melayani adanya permintaan penggandaan formulir C6 dan C1, karena kalau dilayani otomatis ada sanksi berupa hukuman pidana.

 

“Kami minta jangan dilayani, karena itu bisa dikategorikan pada pelanggaran pidana. Jadi, kami mohon kepada usaha jasa fotocopy jangan sampai melayani jika ada permintaan penggandaan-penggandaan formulir C6 dan C1 tersebut,” pintanya dengan nada tegas diakhir wawancaranya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

 

_________________________________________________________________

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here