Pemkot Jayapura Hibahkan Ruang Ganti Kepada Pengelola Wisata Pantai Hamadi

0
634
Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., dalam kesempatan ini juga menyampaikan akan dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan kawasan pantai Hamadi."tidak ada orang lain yang berjualan disini selain orang asli sini," kata BTM sapaan akrabnya. Tampak Penyerahan ditandai dengan penandatangani nota kesepahaman antara Pemkot Jayapura dan pengelola wisata, di Pondok wisata Nemo, Pantai Hamadi, Rabu (10/4/19).. (Ardiles / lintaspapua,com)

JAYAPURA   (LINTAS PAPUA) –  Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menghibahkan bangunan ruang ganti atau toilet kepada masyarakat pengelola kawasan destinasi wisata pantai Hamadi. Penyerahan ditandai dengan penandatangani nota kesepahaman antara Pemkot Jayapura dan pengelola wisata, di Pondok wisata Nemo, Pantai Hamadi, Rabu (10/4/19).

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Mathias B. Mano menyampaikan,  ada lima bangunan ruang ganti yang hari ini telah diberikan kuncinya oleh Wali Kota kepada masyarakat pengelola bangunan ruang tersebut.

enyerahan ditandai dengan penandatangani nota kesepahaman antara Pemkot Jayapura dan pengelola wisata, di Pondok wisata Nemo, Pantai Hamadi, Rabu (10/4/19). (Ardiles / lintaspapua.com)

“Pembangunan ruang ganti ada 5 unit, dengan sumber alokasi dana khusus pada tahun 2018, dan pembangunan ruang ganti ini selama 120 hari,” paparnya.

Mathias menjelaskan satu bangunan teridiri dari 2 bagian, satu bagian untuk wanita sedangkan satunya laki-laki. Bagian ini dilengkapi dengan closet, shower, dan wastafel lengkap dengan cermin didepannya.

“Ada dua tandon penampung air yang disiapkan bagi bangunan ruang kurang lebih 6 kali 4 meter guna keperluan pengunjung,” katanya.

Ia mengatakan, untuk mendukung sarana dan prasarana toilet yang berada di sepanjang kawasan pantai Hamadi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) sudah meminta kepada pihak PDAM agar dapat memasang instalasi air bersih sepanjang pantai Hamadi.

“Sejak 2018 Pemkot Jayapura sudah meminta kepada PDAM agar memasang instalasi air bersih, dan di tahun 2019 ini akan segera dipasang sambungan baru air bersih,” ujarnya.

Dari 34 pengelola kawasan wisata ini yang telah ditata oleh Dispar, namun hanya ada 12 pengelola saja yang hadir dalam penandatangani hibah, untuk 22 lainnya akan menyusul.

“Mereka yang sisa ini sampai saat ini belum melengkapi identitas pribadi yang akan dituangkan dalam nota perjanjian kerja sama,” katanya.

Dikatakan tujuan pelaksana kerja sama ini ialah untuk menyepakati secara bersama untuk menata dan mengembangkan objek wisata pantai khususya pantai Hamadi

“Juga ada beberapa hal yang telah disepakati bersama tentang keseragaman harga didalam menyewakan fasilitas, menjaga kebersihan serta ketertiban dan keamanan,” ujarnya.

Khusus untuk tarif sambung Mathias, ada tiga hal yang disepakati bersama yakni pondok tanpa atap dinilai Rp. 100.000, pondok yang menggunakan atap dinilai Rp. 200.000 dan untuk toilet Rp. 5000.

“Selain itu pemungutan diluar itu tidak ada, selain yang telah disepakati artinya fasilitas lainnya gtatis,” katanya.

Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., dalam kesempatan ini juga menyampaikan akan dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan kawasan pantai Hamadi.”tidak ada orang lain yang berjualan disini selain orang asli sini,” kata BTM sapaan akrabnya.

“Kalau ada orang lain datang masuk harus lapor kepada orang asli Port Numbay yang punya tanah ini,” katanya menegaskan.  (Ardiles/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here