Panwas Distrik Sentani Gelar Bimtek Bagi Saksi Parpol

0
360

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para saksi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2019 se-Distrik Sentani, di Pendopo Yanto Eluay, Jalan Biesteur Post, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (10/4/2019) pagi.

 

Kegiatan Bimtek ini berlangsung sehari mulai dari pagi hingga sore hari.  Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura Divisi Pengawasan,  Seprianti mengatakan, pelatihan bagi saksi parpol ini bertujuan untum memberikan pemahaman kepada para saksi mengenai aturan, mekanisme pemungutan dan juga penghitungan suara.

 

“Artinya, tidak melakukan keributan kalau ada kejanggalan, tetap tenang sesuai prosedur yang ada, tidak boleh mengintimidasi pemilih atau membuat keributan di TPS, yang akhirnya mengganggu jalannya proses pemilihan,” jelasnya kepada wartawan usai melakukan arahan kepada para saksi parpol, Rabu (10/4/2019) siang.

 

Lanjutnya, hal yang paling urgent dan perlu diperhatikan saksi nantinya adalah orang yang datang ke TPS dengan membawa surat C6 atau surat undangan milik orang lain, dan jangan dulu mengisi formulir sebelum ada hasil atau berita acara perhitungan, jangan pernah dibubuhi tanda tangan diawal, setelah ada  hasil baru ditandatangani.

 

Setelah para saksi mengikuti bimtek saksi harus aktif dan proaktif ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 

“Ini merupakan tugas yang diamanatkan undang-undang pemilu untuk melatih para saksi partai politik.khusus untuk daerah sentani TPS ada 384 saksi yang harus mengikuti pelatihan,” ungkapnya.

 

Peserta pemilu ada 16 partai politik dan harus ada 16 orang saksi dari masing-masing partai politik, parpol hanya bisa memberi mandat kepada 2 orang saksi di TPS, karena proses pemungutan suara sampai proses hitung memakan waktu yang sangat lama, tetapi hanya 1 saja saksi di dalam TPS.

 

“Pasti saksi akan sangat capek, jadi ada 2 saksi 1 di dalam dan 1 diluar mereka nanti saling bergantian,” terangnya

 

Seprianti juga menambahkan para saksi harus dibekali surat mandat dari partai politik saat mengutus saksinya ke TPS .saksi juga ada dari calon DPD dan saksi Presiden dan Wakil Presiden pelatihannya dilakukan oleh pihak provinsi.

 

“Kalau saksi tidak punya surat mandat dia tidak boleh masuk, dan itu haknya petugas KPPS, surat mandat harus ditunjukkan ke petugas KPPS saat dia datang ke TPS,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here