<
Lintaspapua.com

Hearing Public Masyarakat Adat Bersama Jhon Gobai : Dinas Kehutanan Perlu Mendorog Pemberdayaan Masyarakat Kelola Hutan Adat

LINTAS PAPUA - Jumat, 12 April 2019 - 20:26 WITA
Hearing Public Masyarakat Adat Bersama Jhon Gobai : Dinas Kehutanan Perlu Mendorog Pemberdayaan Masyarakat Kelola Hutan Adat
Hearing Public yang di gelar Anggota DPR Papua, Jhon Gobai di Gedung Kesenian, Tanah Papua, Jumat 12 April 2019. Adapun thema yang di bahas yakni mengkritisi draf Raperdasi Papua tentang pengelolaan Hutan di tanah Papua. (ISTIMEWA) ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA   (LINTAS PAPUA) –  Perwakilan masyarakat adat di tanah Papua menginginkan pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan agar menggenjot program pemberdayaan masyarakat dalam mengelolah hutan adat.

John NR Gobai, Anggota DPR Papua, saat diwawancara. dalam sebuah kesempatan lainnya. (Rambat/HPP)

Pernyataan tersebut di sampaikan masyarakat adat dalam Hearing Public yang di gelar Anggota DPR Papua, Jhon Gobai di Gedung Kesenian, Tanah Papua, Jumat 12 April 2019. Adapun thema yang di bahas yakni mengkritisi draf Raperdasi Papua tentang pengelolaan Hutan di tanah Papua.

Dikatakan dalam Raperdasi tentang pengelolaan kehutanan di Papua, memang ada program tentang pemberdayaan masyarakat.Dan hal ini harus dilakukan jadi lewat BLK.

“Jadi mereka menyambut baik adanya raperdasi tentang pengelolaan kehutanan yang sedang didorong oleh anggota DPR Papua.Sedangkan untuk bab tentang pengawasan hutan juga di harapkan masuk dalam raperdasi tersebut misalnya persoalan kontainer kayu dalam kegiatan ekspor ke luar Papua harus diperiksa agar dipastikan apakah kayu tersebut mempunyai izin atau tidak, dan mempunyai kontribusi langsung dari hutan adat atau dari penebangan liar,” tukasnya.

Selain pemberdayaan, masyarakat juga memerlukan modal yang bersumber dari dana otsus untuk mengelola hutan adat.Karena selama ini bantuan yang di berikan pemerintah di nilai tidak tepat sasaran.

“Kami mengharapkan ada pendampingan kepada pelaku- pelaku usaha masyarakat.Karena selama ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua tidak adil dalam memberikan izin usaha kepada orang Papua,” jelasnya.

Dari kegiatan Hearing Publik ini, John Gobay mengharapkan Dinas Kehutanan Provinsi Papua tidak menutup diri dan membawa masyarakat kepada rana abu-abu.

“Jangan hanya menyatakan kayu yang dimiliki oleh masyarakat disebut ilegal, karena sebaliknya secara tidak langsung hal itu adalah kegagalan dari pemerintah dalam memberikan ruang kelola kepada masyarakat,”pungkasnya.

Menurut Jhon Gobai, dalam diskusi yang di lakukan bersama dengan masyarakat adat, banyak keluhan-keluhan yang di sampaikan masyarakat tentang tata pengelolaan hutan adat.

“Jadi mereka meminta agar ada pemberdayaan masyarakat melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga masyarakat Papua ini dapat mengelola hasil hutan seperti kayu untuk menjadi usaha mebel, juga somel.Oleh karena itu Dinas dan Balai Kehutanan harus bekerjasama dalam pengembangan masyarakat,” ujar Gobai.

Menurutnya, untuk pemberdayaan usaha yang ada di masyarakat perlu adanya kerjasama antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Kehutanan guna melakukan pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat.

“Misalkan pelatihnya didatangkan langsung untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat atau dikontrak untuk memberikan pelatihan.Karena hal ini juga secara langsung akan menambah income bagi masyarakat,” katanya.   (Gracio/lintaspapua.com)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123