Perampingan dari 52 OPD : Gubernur Lukas Enembe Akui 35 Pimpinan OPD Dalam Tahap Seleksi

0
392
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., saat memberikan keterangan pers. (Erwin / HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH.,  memastikan proses seleksi 35 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sementara berjalan secara bertahap tim badan pertimbangan kepangkatan dan jabatan (Baperjakat).

Hal demikian disampaikan kepala daerah, saat diwawancara pers dalam satiu kesempatan, kemarin.

Caption Foto : Pimpinan – Pimpinan OPD Provinsi Papua dalam sebuah apel pagi di Kantor Gubernur Papua Dok II Kota Jayapura. (Erwin / HPP)

“Pelaksanaan seleksi jabatan atau uji kelayakan dan kepatutan 35 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah provinsi Papua, sementara berlangsung,” lanjutnya.

“Dalam proses seleksi kali ini, masing-masing OPD diikuti sebanyak tiga orang. Nanti akan dipilih yang terbaik untuk menjadi kepala OPD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya sudah bisa kita dapatkan,” katanya.

Menurut ia, kebijakan merampingkan OPD dari 52 menjadi 35, diambil olehnya untuk memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Perampingan itu pun berlandaskan pada Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Intinya nanti ada instansi digabungkan dan ditiadakan. Namun untuk resminya nanti akan diputuskan oleh tim yang bakal dibentuk provinsi. Intinya urusan wajib saja yang dipertahankan”

“Dengan demikian, perampingan OPD diharapkan bisa memaksimalkan peran pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Dengan harapan pula kinerja ASN lebih maksimal dalam menunjang penerapan serta pelaksanaan visi misi gubernur dan wakil gubernur,” kata ia.

Dia tambahkan, kebijakan tak populer ini harus diambil sebab pihaknya menilai perlu mengambil langkah agar pemerintahan lebih efektif di masa mendatang.

“Belum lagi, strukur APBD Papua mulai tahun ini perlu mendapat dukungan anggaran secara maksimal. Selain itu, ada juga pengalihan ASN dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga beban anggaran semakin besar,” pungkasnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here