<
Lintaspapua.com

Solusi Permasalahan Kayu di Papua : Menanti NSPK atau Menjalankan Perhutanan Sosial

LINTAS PAPUA - Senin, 18 Februari 2019 - 12:27 WITA
Solusi Permasalahan Kayu di Papua : Menanti NSPK atau Menjalankan Perhutanan Sosial
Anggota DPR Papua, John NR Gobai. ISTIMEWA)  ()
Penulis
|
Editor

Oleh :  John NR Gobai (Anggota DPR Papua

 

Pengantar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak memahami UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maupun turunannya, yakni Perdasus Noor 21 Tahun 2008 tentang Pembangunan Hutan Berkelanjutan dan Pergub Nomor 13 Tahun 2010, menyusul langkah Ditjen Gakkum Kementerian LHK mengamankan kayu dari Papua di Makassar dan Surabaya.

Dari penyampaian-penyampaian Sekjen KLHK dan Dirjen Gakkum KLHK dalam beberapa kali pertemuan, saya dapat menyimpulkan bahwa KLHK sesungguhnya tidak melihat Otsus sebagai sesuatu yang special. saya lihat perjuangan Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) itu butuh campur tangan presiden. Yaitu NSPK terhadap Perdasus 21 tahun 2008 dan Pergub nomor 13 tahun 2010,

selama ini kayu yang ditebang oleh masyarakat dan diusahakan atau dijual masyarakat dan pelaku-pelaku usaha non Papua yang ada di Papua,  karena kayu-kayu itu ada kayu yang berasal dari hasil tebangan masyarakat yang harus dipayungi kegiatannya oleh pemerintah namun sampai hari ini belum ada namun Pemerintah lebih menganakemaskan HPH kemudian mencap kayu kayu itu sebagai kayu kayu ilegal.

 

Kewenangan Provinsi

kewenangan Kehutanan itu telah berpindah dari kabupaten ke provinsi dan saat ini Kadis Kehutanan Papua tengah bermasalah dengan hukum, sehingga harus jadi moment tepat untuk Pemprov itu melakukan koreksi. Tidak bisa terus Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehuatan Provinsi Papua, jawabannya kita tunggu NSPK, sampai kapan kita terus menunggu? sementara kita juga tidak memiliki langkah-langkah yang pro aktif, langkah-langkah yang reaktif.

 

Penantian Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) di bidang kehutanan Papua ini, ibarat penantian tak pasti dan ini sudah lebih delapan tahun. Akibatnya, semua jadi abu-abu, yang jelas hanya HPH saja di Papua.

Untuk itu, Pemprov Papua segera mengambil langkah untuk mengatasi  permasalahanrakyatnya yang kayu-kayunya itu disebut ilegal dan saat ini lagi ditahan di Makassar dan Surabaya.

 

Jadi apakah kita terus mau menanti NSPK? yang penantiannya ibarat penantian tak pasti atau mau mengambil langkah berdasarkan Permen LHK tentang Perhutanan Sosial. Jika dalam regulasi Permen LHK Permen HLK Nomor P.83/MenKLHK/SETJEN/KIM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, juga memberikan peluang bagi rakyat dan juga dapat memberikan kewenangan kepada Pemprov mengatur dengan Peraturan Gubernur untuk skema, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat untuk membuat Pergub tentang Perhutanan Sosial, kemudian setelah ada Ijin Ijinnya maka dibangun TPTKOnya,sesuai dengan Permen LHK No 42/MenLHK/Setjen/2015, lalu mengapa kita harus mengabaikan tuntutan rakyat? dan terus menunggu NSPK dan mengantar ke rakyat Papua dan pelaku usaha di Papua dalam ranah abu-abu hari ini.

 

 

Pemprov Papua dalam hal ini Sekda, Asisten II, dan Dinas Kehutanan harus mengambil langkah dalam rangka memberikan kejelasan, tidak terus mengantar kayu rakyat dan pelaku usaha lain dalam zona abu-abu, sedangkan HPH jelas dan ada kepastian hukumnya.

 

Tidak bisa terus jawabannya kita tunggu NSPK, sampai kapan kita terus menunggu? Smentara saat-saat ini kita juga tidak memiliki langkah-langkah yang pro aktif, langkah-langkah yang reaktif,”

 

 

Solusi

 

Menurut saya ada beberapa langkah, pertama, mengembil keputusan apakah terus menunggu NSPK atau melaksanakan Permen LHK tentang Perhutanan Sosial, yang kedua, dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis menguji UU No 21 Tahun 2001 dan Perdasus No 21 Tahun 2008 dengan UU 41 tahun 1999.

 

Ini upaya hukum, pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua harus bisa  mengambil keputusan. Apakah Menunggu NSPK atau melaksanakan permintaan masyarakat yang sudah ada.yang ketiga, pemerintah provinsi papua harus dapat membuat sikab atau  statemennya terkait dengan kayu-kayu masyarakat yang ditahan di Surabaya dan Makassar.

 

Pemprov Papua harus mendesak agar Pusat menghitung berapa kewajiaban sesuai dengan aturan yang harus dibayar oleh pelaku usaha kayu dari Papua kepada negara, kemudian kayunya dijual, Jadi jangan takut, apa yang harus ditakutkan. Ini kan kesempatan dan kita juga harus bicara tidak boleh diam saja, Pemprov harus bicara bahwa ini terjadi karena NSPK yang belum dikeluarkan oleh KLHK, Itu sebagai bahan koreksi pemerintah.

 

“Jadi apa yang harus ditakutkan jika memang benar-benar ingin kita ingin melindungi rakyat, baik HPH dan Non HPH adalah sama sama Warga Negara Indonesia yang harus diperlakukan adil dan merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”

Keempat, Kita desak pemerintah pusat untuk menyetujui dibangunnya Kawasan Industri kayu di Papua, yang lengkap dengan fasilitas verifikasi legalitas kayu, pelabuhan, perbankan, pengolahan hasil kayu menjadi produk produk jadi dan setengah jadi, agar kayu kayu dari Papua yang perlu diekspor diekpor langsung dari Papua.

Yang keenam, Gubernur Papua agar menetapkan Pergub baru yang menggantikan Pergub No 64 Tahun 2012 tentang Kompensasi kayu bagi masyarakat adat, karena harga perkubiknya menurut saya terlalu rendah, merugikan masyarakat adat pemilik tanah adat di Papua. (*)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123