Siti Nurbaya : Komitmen Tegas Jokowi pada Lingkungan Hidup

0
354
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para pendamping PKH dalam acara Jambore Sumber Daya PKH Tahun 2018 di Istana Negara meminta mereka untuk betul-betul memberikan pendampingan dan memastikan agar anggaran tersebut sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. (Biro Pers Setpres)

JAKARTA (LINTAS PAPUA) –  Visi Jokowi tentang lingkungan hidup diterjemahkan dengan sangat tepat dan implementatif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Teroboson yang revolusioner dilakukan. Dalam bidang penegakan hukum terkait lingkungan hidup, misalnya, perizinan pemanfaatan hutan oleh Kementerian LHK sekaligus diikuti oleh kewajiban untuk melakukan pengawasan, berlaku law enforcement alias penegakan hukum.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Siti Nurbaya dalam diskusi  dengan awak media di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Selasa (12/02/2019).

 

“Kemudian yang saya ingat betul dari Bapak Presiden bahwa yang disebut perizinan itu harus menjadi instrumen pengawasan,” kata Siti.

 

Siti Nurbaya menjelaskan, dari tahun 2015 sampai saat ini sudah ada 510 kasus pidana LHK dibawa ke pengadilan oleh penyidik Gakkum KLHK. Hasilnya, hampir 500 ratus perusahaan yang tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif. Selain itu, puluhan korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan mereka digugat secara perdata.

 

Kementerian LHK juga telah melakukan lebih dari 200 operasi penanganan satwa ilegal dan pembalakan liar untuk mengamankan sumber daya negara dan menjaga kelestarian ekosistem. Termasuk di dalamnya penegakan hukum untuk menjerat perusak lingkungan hidup seperti kasus kebakaran hutan dan lahan.

 

Dari catatan KLHK, sepanjang tahun 2015-2017, total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp 17,82 triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp 36,59 miliar. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

 

“Jadi kalau untuk LHK law enforcement sangat kuat,” tegas Menteri Situ Nurbaya.

 

Ditambahkannya, bahwa ketegasan law enforcement (penegakan hukum) pada era Pemerintahan Jokowi ini mendapatkan perlawanan dan bahkan bertempur di pengadilan. Untuk pertama kalinya, penegakan hukum berupa sanksi administratif diberlakukan.

 

Lebih lanjut Menteri Siti mengungkapkan, pasal ‘sakti’ UU Lingkungan Hidup yang bisa menjerat pelaku pembakar lahan dan hutan pernah mendapat perlawanan dari kekuatan korporasi. APHI dan GAPKI mengajukan judicial review (JR) terkait pasal 69 ayat (2), pasal 88, dan pasal 99 UU Lingkungan Hidup ke Mahkamah Konstitusi, meski kemudian mencabutnya karena mendapat perlawanan yang sangat keras dari publik.

 

Penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata dan pidana yang dilakukan KLHK, mampu memberikan efek jera dalam mendorong perusahaan memperbaiki perilaku dan kinerja pengelolaan lingkungan.

 

Hasil dari ketegasan penegakan hukum ini adalah, titik panas kebakaran hutan dan lahan turun signifikan. Pada 2015, tercatat terdapat 21.929 hot spot. Angka ini kemudian semakin menurun pada 2016 menjadi 3.915 titik. Sedangkan pada 2017, ia mengklaim hot spotkembali menurun drastis menjadi 2.567 titik.  (https://jokowidodo.app/post/detail/siti-nurbaya-komitmen-tegas-jokowi-terhadap-lingkungan-hidup )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here