Pihak YPK Diminta Berurusan Langsung dengan Pemilik Lahan dan Pemilik Setifikat

Ondofolo Besar Kampung Ifar Besar, Franz Alberth Yoku ketika ditemui wartawan di kediamannya di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura Selasa (12/02/2019) kemarin siang, untuk menyelsaikan permasalahan (pemalangan) ini seluruh pihak harus duduk bersama agar menemukan jalan keluar yang terbaik. (Irfan / HPP)
0 0

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Sengketa antara pemilik lahan yang telah memiliki sertifikat dan Badan Pengurus – Yayasan Pendidikan Kristen (BP-YPK) Tanah Papua kembali mencuat.

Pemilik lahan yang mengklaim jika lahan miliknya ini telah bersertifikat yang selama ini digunakan SD YPK Onomi Flavouw, Kota Sentani, Distrik Sentani kembali melakukan pemalangan.

Akibatnya, dalam beberapa waktu belakangan ini, aktivitas belajar mengajar terganggu hingga SD harus ditampung di salah satu gereja terdekat untuk belajar karena bangunan sekolah dipalang oleh pemilik lahan.

Pemalangan sekolah SD Onomi Flavouw itu dibenarkan oleh Ondofolo Besar Kampung Ifar Besar Franz Alberth Yoku.

Menurut Ondofolo Besar Kampung Ifar Besar, Franz Alberth Yoku ketika ditemui wartawan di kediamannya di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura Selasa (12/02/2019) kemarin siang, untuk menyelesaikan permasalahan (pemalangan) ini seluruh pihak harus duduk bersama agar menemukan jalan keluar yang terbaik.

“Dua tahun lalu permasalahan seperti ini memang pernah terjadi juga, tapi itu tidak berlangsung lama. Karena pada saat pemalangan itu terjadi, saya juga meminta agar palang itu dibuka dan pada sore harinya sudah ada kesepakatan dengan pemilik tanah yang bersertifikat bahwa itu akan dibayar dalam waktu dua minggu,” katanya.

Dirinya juga menggaris bawahi, bahwa tanah yang dibicarakan ini adalah tanah bersertifikat. Ia pun mengaku kaget denga harga yang ditawar oleh pihak YPK dan disetujui oleh pemilik tanah bersertifikat yakni Adolf Yoku.

“Saya ini juga orang GKI di Tanah Papua dan saya dibentuk oleh YPK dulu sebelum ke luar negeri. Tapi saya kaget, beliau sebagai pemilik sertifikat setuju saja dan kemudian disesuaikan dengan NJOP. Karena itu untuk gereja, maka kita setuju saja,” tuturnya.

Franz Alberth Yoku juga menambahkan, dirinya sangat marah karena pihak YPK sendiri tidak memenuhi atau menepati janji yang disampaikannya dua tahun lalu di Obhe (rumah adat) ini.

“Setelah kami tunggu 2 minggu hingga sekarang ini, dua tahun lebih janji itu tidak pernah terealisasikan sama sekali. Sehingga saya sangat marah, karena tidak memenuhi janji. Sementara saya dengar YPK lagi bicara dengan satu kelompok liar, untuk bicara tanah yang sama saya bilang, ‘oh tidak’. Saya tidak punya gelar didepan dan belakang nama saya. Tapi, apa yang dilakukan oleh YPK itu salah. Seharusnya, mereka mencari orang yang memiliki sertifikat ini,” bebernya dengan nada tegas.

“Jadi masalah ini sebenarnya sudah bisa selesai dua tahun lalu. Harga yang mereka minta itu pemilik sertifikat setuju. Ada delapan ruko yang berada di depan sekolah tersebut dan semua ruko itu bersertifat, karena pemilik bisnis itu langsung urus pembelian ruko itu kepada pemilik sertifkat langsung langsung bukan sama kelompok liar,” tambahnya.

Franz Alberth Yoku juga mengungkapkan bahwa dirinya bukan atasan atau bawahan siapa-siapa. “Sehingga saya berani katakan gratifikasi dan korupsi bisa terjadi di gereja. Saya tidak tahu di gereja lain, tapi di gereja saya bisa terjadi dan sering terjadi,” ungkapnya

Dinya juga berharap agar pimpinan YPK tidak terjerumus ke dunia itu. “Dengan kelompok pinggiran jalan ini yang bukan pemegang sertifikat,mau Rp 4 milyar pasti orang YPK pikir kira-kira bagian kami berapa ya seperti itu. Pemerintah tidak berani bicara, tapi saya berani bicara. Karena itu gereja saya dan saya bukan bawahan siapa-siapa,” tambahnya lagi.

Dirinya mencurigai, saat ada kelompok yang menyebut angka Rp 4 miliar sehingga ketua yayasan beralih ke kelompok tersebut.

“Karena mereka tidak urus dengan pemilik yang sudah diakui oleh Negara dengan sertifikat sama seperti pemilik ruko. Kalau saya mau beli salah satu ruko, ya saya urusnya dengan pemilik ruko. Karena hak ada disana dan kami sudah lepas. Pak Adolof tidak perlu jadi orang lain untuk membeli ruko itu karena haknya sama. Kalau ada orang lain yang berkepentingan, ya setelah dibayar kam pergi urus sudah karena saya tidak punya kepentingan disitu sebagai pimpinan adat” pungkasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Adolf  Yoku selaku pemilik tanah bersertikat menungungkapkan, dalam pertemuan dengan pihak YPK yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017 lalu itu dipimpin langsung oleh Ondofolo Besar Kampung Ifar Besar, Franz Alberth Yoku.

Pertemuan itu menurut Adolf dihadiri langsung oleh PSW-YPK, Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Dinas Pendidikan, pihak Pertanahan dan juga pihak Sekolah, kemudian pihak gereja serta dirinya sendiri sebagai pemilik sertifikat tanah.

“Kami sudah bicara, sudah selesai pada tahun 2017 lalu dan kami hanya menunggu dan ada tim kecil langsung melakukan pengukuran kembali lagi karena masuk dalam tahap pembayaran seusai dengan pembicaraan di Obhe sini. Jadi tim ini turun ukur ternyata dari setifikat dan tim dari dinas petanahan ukur ada sedikit lebih kurnagnya ada disana jadi 3058 m2 .

Dengan data itulah pihak pemerintah melalui dinas pertanahan itu membuat surat pengantar lengkap dengan dokumen tanah mulai dari hasil-hasil pertemuan pelepasan tanah sertifikat lengkap dan hasil pengukuran terakhir untuk di kirim ke YPK untuk proses pembayaran. Termasuk NJOP yang berlaku pada saat itu.

“rupanya janji dari YPK hanya tinggal janji yang harusnya diselesaikan pada minggu kedua dari tanggal 30 Mei 2017 seharusnya pada 14 juni mereka sudah harus membayar tetapi mereka tidak lakukan. Ya terlanjur pak Ondo perintahkan adiknya harus buka palang dan anak-anak sekolah seperti biasa dan itu tidak ada masalah belajar sampai buntutnya kemarin dipalang lagi sampai dengan saat ini kami sudah pertemuan kemarin hari sabtu ya belum ada kesepakatan sehingga palang itu tetap tidak dibuka karena YPK tidak mau selesaikan apa lagi berjanji di Obhe itu tidak boleh main-main. Jadi walaupun  saya pemilik sertifikat tapi kalau pimpinan adat sudah nyatakan seperti itu ya kami menunggu saja segera proses pembayaran itu dipercepat” ungkapnya.

“Kami juga sayangkan anak-anak masih belajar disekitar halaman gereja sebagai pemilik tanah juga ya kami sayangkan itu oleh sebab itu YPK harus cepat untuk pembayaran itu. Tidak ada alasan untuk kedua kelopok apa yang untuk ondo fasilitasi jadi itu tolong dicatat untuk tidak memfasilitasi kelopok-kelompok di luar yang tidak punya surat dan dokumen tanah untuk dirujuk dan dibicarakan lagi di Obhe sini” tambahya.

Lebih lanjut, Adolf Yoku menyarankan agar pihak YPK silahkan mengacu saja dengan pemilik sertifikat. “Harga dulu tahun 2017 yang terbaik kita ambil di Obhe itu dengan harga YPK tidak ada permintaan dari pemilik, ondofolo ataupun yang tidak punya hak atas tanah itu Rp400.000/meter. Tapi karena melakukan penipuan sehingga ingkar janji sudah harga yang saya kasih di dokumen terakhir melalui dinas petanahan itu Rp. 500 ribu permeter. Itu sudah, harga dari pemilik sertifikan dan itu dicatat 500 ribu permeter jadi kuarng lebih totalnya itu 1.5 miliar harus dibayar. Jadi kalau dipercepat pebayaran buka palang juga akan dipercepat” pungkasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

Leave a Reply

Install di layar

Install
×