SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura mutlak dilakukan. Hasil pemetaan akan menjadi dasar dalam menentukan hak-hak masyarakat adat.

 

Demikian dikatakan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (7/2/2019) kemarin siang.

 

 

Menurut Bupati Mathius, pemetaan wilayah adat untuk Kabupaten Jayapura harus di mulai dari Wilayah Adat Buyakha. Usai dari Buyakha, akan dilanjutkan pemetaan wilayah ke wilayah adat lainnya.

 

 

“Pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura akan menseriusi pemetaan wilayah adat tersebut,” ujarnya.

 

 

Untuk itu, Bupati Mathius mengharapkan, pemetaan wilayah adat, terutama wilayah adat antara klen yang satu dengan klen yang lainnya, kemudian antara kampung dengan kampung di setiap wilayah adat dari sembilan wilayah adat di Kabupaten Jayapura dapat terselesaikan di pertengahan tahun 2019 ini.

 

 

“Hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan tanah yakni, palang-memalang menjadi gambaran umum yang selalu di temui. Itu semua terjadi akibat dari tidak adanya pemetaan wilayah adat,” paparnya.

 

 

Selanjutnya, kata dia, berbicara tentang adat maka tentu menyangkut jati diri. Sebab itu, penataan kepemilikan segera dilakukan oleh GTMA Kabupaten Jayapura, sehingga jati diri orang asli Papua yang ada di Kabupaten Jayapura bisa terwujud.

 

 

Kemudian, tambahnya, upaya pemetaan yang sedang didorong oleh pihaknya untuk segera dilakukan tersebut berawal dari komitmen kebangkitan masyarakat adat (KMA) yang telah di gelorakan oleh pihaknya selama ini.

 

 

“Dalam semangat kebangkitan masyarakat adat, kita dapat menentukan batas-batas kewilayahan adat dari setiap klen atau marga dan antar kampung,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here