Presiden Jokowi : Korupsi di Indonesia Bukan Stadium Empat

0 1

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  – Presiden Jokowi bersyukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018 naik dari 37 poin menjadi 38 poin. Hasil ini membuat IPK Indonesia naik tujuh peringkat, ke posisi 89 dari 180 negara.

“Setiap kenaikan apapun harus kami syukuri. Dulu di 2014, 34, sekarang 38. Ini sebuah kenaikan,” kata Jokowi seusai meresmikan pembukaan Green Fest 2019, di Cenderawasih Room Balai Sidang Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Jokowi meminta masyarakat melihat pencapaian itu secara lebih luas. Menurut dia, ketimbang era Orde Baru, IPK Indonesia kini jauh lebih baik. “Dulu, 1998, IPK kita itu 20, sekarang 38. Dulu kita negara terkorup di Asia, sekarang bisa masuk ke papan tengah,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, perjuangan Indonesia untuk menaikkan IPK ini tidak mudah. Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemerintahan untuk menekan korupsi.

“Tadi bahwa kenaikan-kenaikan tersebut harus disyukuri. Jangan ada yang menyampaikan korupsi stadium empat,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Manajer Riset Transparency International Indonesia, Wawan Sujatmiko, mengatakan, skor IPK Indonesia naik satu poin. “Skor IPK Indonesia tahun 2018 adalah 38, setelah 2016, 2017, skor IPK 37,” kata Wawan, Selasa (29/1/2019), seperti dikutip laman Tempo.

Ketua Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, mengatakan, meningkatnya IPK Indonesia merupakan bukti keseriusan Jokowi dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Terlihat upaya serius Pak Jokowi memberantas korupsi mulai membuahkan hasil. Sangat menggembirakan. Berdekade-dekade kita terus melawan korupsi yang sudah berakar kuat,” ujar Grace kepada Tribunnews, Jumat (1/2/2019).

Membangun Sistem

Di era Jokowi, menurut Grace, agenda pemberantasan korupsi dikemas juga melalui pembangunan sistem untuk mencegah terjadinya praktek suap dan korupsi.

Aneka sistem yang dibangun untuk mencegah terjadi korupsi adalah sistem online single submission (OSS), integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, baik itu e-budgeting, e-planning, dan e-procurement.

Menurut Grace, memang harus melalui pembangunan sistem yang demikianlah agenda memberantas korupsi bisa berjalan baik. “Makanya gawat banget kalau ada capres (calon presiden) yang menolerir korupsi kecil. Korupsi kecil, korupsi besar, sama-sama merugikan masyarakat,” kata Grace.

Membangun sistem yang bisa mencegah tindakan koruptif merupakan agenda Jokowi sejak dia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dia menyebut, membangun sistem yang transparan adalah faktor kunci dalam memberantas korupsi.

“Kuncinya bukan penangkapan, tetapi membangun sistemnya. Membangun sistem sehingga orang tidak bisa lakukan penyelewengan, tidak bisa melakukan korupsi,” kata Jokowi dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas, Budiman Tanuredjo, untuk program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Senin (22/10/2018) malam.

Jokowi mengakui bahwa di era kepemimpinannya korupsi masih marak. Pejabat yang ditangkap karena kasus korupsi juga semakin banyak.

Namun, Jokowi menilai membangun sistem yang baik akan lebih efektif dalam memberantas dan mencegah korupsi, misalnya dengan membangun sistem e-budgeting hingga menyederhanakan sistem perizinan.

“Orang minta izin tidak ruwet, mudah, dan gampang, karena keruwetan akan menimbulkan keinginan untuk membayar atau menyuap,” kata Jokowi.

Jika sistem pencegahan korupsi sudah dibangun dengan baik, Jokowi yakin hal itu akan memagari semua pihak dari perbuatan korupsi.

Sementara penangkapan pejabat korup oleh penegak hukum, menurut Jokowi, belum berhasil menimbulkan efek jera. “Penangkapan, kita harus melihat pengalaman, tidak membuat jera. Nyatanya kan kita harus bicara apa adanya. Memang perlu (penangkapan), tetapi yang paling utama adalah penegakan sistemnya,” kata dia. (https://jokowidodo.app/post/detail/korupsi-di-indonesia-bukan-stadium-empat)

Leave a Reply

Install di layar

Install
×