<
Lintaspapua.com

Pertanyakan 4 Persen Saham Freeport, Pemkab Mimika Diminta Rangkul FPHS. STINGWAROP

LINTAS PAPUA - Jumat, 1 Februari 2019 - 19:54 WITA
Pertanyakan  4 Persen  Saham Freeport, Pemkab Mimika Diminta Rangkul FPHS. STINGWAROP
“Soal pembagian saham Freeport untuk Papua mendapat 10%. Dan dari 10 % itu, dibagi menjadi tiga bagian. Pertama 3% untuk Pemerintah Provinsi Papua. Kedua 3% untuk Pemerintah Kabupaten Mimika. Dan ketiga 4% untuk masyarakat hak pemilik ulayat yakni, Kamoro dan Amungme,” Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Papua, Litinus N. Agabal, Senin 1 Februari 2019 di Jayapura. (Richard Mayor / lintaspapua.com )  ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Papua, Litinus N. Agabal, SH, MM, Dip.PM., mempertanyakan pembagian saham Freeport 4 % bagi masyarakat pemilik hak ulayat di sekitar wilayah tambang PT.Freeport Indonesia itu.

 

“Soal pembagian saham Freeport untuk Papua mendapat 10%. Dan dari 10 % itu, dibagi menjadi tiga bagian. Pertama 3% untuk Pemerintah Provinsi Papua. Kedua 3% untuk Pemerintah Kabupaten Mimika. Dan ketiga 4% untuk masyarakat hak pemilik ulayat yakni, Kamoro dan Amungme,”  Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Papua, Litinus N. Agabal, Senin 1 Februari 2019 di Jayapura.

 

Pembagian 4 % saham Freeport untuk masyarakat pemilik hak ulayat itu, menurut Litinus, pada saat penandatangganannya tidak melibatkan masyarakat. Mengapa ? karena masyarakat tak ikut disertakan dalam penandaan pembagian saham Freeport itu.

 

“4% saham Freeport untuk masyarakat kamoro dan amume hanya nama. Masyarakat tak miliki 4% itu,” katanya.

 

Untuk itu, Ketua APRI Papua meminta, kepada Pemerintah Kabupaten Mimika segera merangkul dan berkordinasi dengan Forum Pemilik Hak Sulung Stinga Waa Arwanop ( FPHS. STINGWAROP) di Mimika untuk membicarakan kembali pembagian 4 persen (%) yang telah salah dilakukan oleh Pemkab Mimika itu.

 

“Kepada Pemerintah Provinsi  Papua  melalui Bapak Gubernur Lukas Enembe – Klemen Tinal untuk turut peduli kepada masyarakat Kamoro dan Amungme dengan membuat PERDASUS atau Peraturan Gubernur soal 4% Saham Freeport bagi pemilik hak ulayat masyarakat  Amungme – Kamoro,”  tandasnya. (Richard Mayor / lintaspapua.com ))

 

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123