Bahas tuntutan masyarakat adat agar proses pelantikan Wakil Bupati Keerom disegerakan

KEEROM (LINTAS PAPUA)  – Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, yang baru tiba dari umroh akhirnya memimpin rapat dan pertemuan dengan tokoh dari Dewan Adat Keerom. Pertemuan yang dilakukan di Ruang rapat Bupati, pada Rabu (30/1/2019) kemarin ini merupakan permintaan dan tuntutan DAK dari demo dan palang yang dilakukan sebelumnya.

Kapolres Keerom, AKBP. Muji Windi Harto, SIK, SH, yang didaulat sebagai mediator dalam pertemuan tersebut, pun Nampak hadir bersama Kabag Ops. AKP. Hardi. Selain itu juga hadir Sekda, para asisten dan Danramil Arso.

Caption Foto : Suasana pertemuan antara masyarakat adat dan Bupati Keerom, kemarin. (Foto Facebook Jack Puraro)

Sementara dari DAK hadir Ketua DAK, Servo Tuamis, juga ada Laurens Borotian (Sekretaris DAK), Maria Borotian (Ketua IPAK), Dominika Tafor (Sekretaris Himaboda), Yant Cristian May dan lain-lain.

Sesuai tuntutan DAK, maka pertemuan kemarin juga hadir Ketua DPRD Keerom, Syahabudin dan Waket I, Nahor Sibiar. Juga ada Ketua dan sekretaris Partai Golkar Keerom, Syahabuddin dan Muchti Ali, serta Ketua dan Sekretaris PKS Keerom, Bambang Mujiono dan Robinggu.

Pada pertemuan tersebut sempat memanas, karena DAK Keerom mengemukakan fakta dan menganggap Bupati Keerom serta PKS berusaha menghambat proses Wakil Bupati Keerom yang telah disyahkan Paripurna DPRD Keerom, akhir tahun lalu.

‘’Kami meminta agar Bupati dan PKS mengklarifikasi kenapa proses bisa lambat, karena kami dapatkan ternyata Bupati mengusulkan nama tambahan untuk Balon Wakil Bupati selain dua nama yang sebelumnya. Sementara PKS juga tidak memberikan persetujuan atau apa namanya terkait nama Calon Wakil Bupati sebelumnya,’’ungkap Ketua DAK Keerom, Servo Tuamis.

Sementara Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, pada kesempatan tersebut menerangkan bahwa sesuai ketentuan pihaknya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh partai pengusung. Sehingga partai pengusung yaitu Golkar dan PKS memiliki hak yang sama.

Sedangkan Ketua PKS Keerom, Bambang Mujiono menjelaskan bahwa ia hanya berjalan sesuai ketentuan yang ada bahwa sesuai legal standing. Namun demikian ia bersedia bilamana dengan kondisi saat ini maka partai pengusung perlu mencari solusi bersama.

Hingga berita ini dibuat, proses pertemuan masih berlangsung dengan agenda memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas masalah yang ada. (Arif / Koran Harian Pagi Papua)