JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pesta demokrasi Indonesia yang semakin dekat menjadi moment untuk mencari perhatian publik guna terpilih menjadi wakil rakyat.

Banyak cara dilakukan untuk mendekatkan diri dengan konstituen termasuk di Papua. Hanya saja dari berbagai kegiatan politik yang dilakukan  para politisi rupanya mengusik sikap idealisme para aktivis lingkungan akibat banyaknya penggunaan mahkota Cenderawasih.

Ini dianggap kurang elok karena mahkota Cenderawasih erat kaitannya dengan tatanan budaya di Papua dan sebaiknya tidak dikaitkan dengan politik.

“Selalu begitu, setiap ada Pemilu semua ingin dihormati, ingin dianggap merakyat dengan simbol ketokohan. Mahkota Cenderawasih lantas digunakan dan bukan satu tapi banyak sekali,” kata Sekretaris Eksekutif Rumah Belajar Papua, Dian Wasaraka, Rabu (30/1).

 

Ia menyebut, bahwa seharusnya sudah ada paradigma baru dalam berkampanye yang juga memiliki poin positif dalam lingkungan. Tak perlu menyematkan atribut yang diambil dari satwa yang sesungguhnya dilindungi.

 

“Cenderawasih sudah jelas dilindungi dan saya heran kalau para calon wakil kita ini menggunakan dengan mudahnya hanya untuk menunjukkan jika ia memiliki kedekatan dengan masyarakat atau merasa diri tokoh padahal menggunakan atribut dari satwa dilindungi,” beber Dian Wasaraka,  yang juga menjadi pengurus Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG) Jayapura ini.

“Silahkan kita nilai calon wakil yang seperti ini,” tambahnya.

Sebelumnya pada awal Juni 2017, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., mengeluarkan surat edaran Nomor 660.1/6501/SET tentang  Larangan Penggunaan Burung Cenderawasih Sebagai Aksesoris dan Cinderamata.

Dalam surat edaran tersebut, disampaikan beberapa hal, yakni melarang penggunaan Cenderawasih sebagai aksesoris atau atribut dalam kegiatan seni budaya, melarang sebagai cinderamata, hanya boleh untuk kegiatan adat yang bersifat sakral. Bahkan pengaturan penggunaan Cenderawasih ini diharapkan dapat mencegah kepunahan Cenderawasih.

Juga mendorong kreativitas untuk menciptakan produk-produk imitasi Cenderawasih di Papua. Umum sebagian masyarakat sudah mulai sadar, namun sebagian besar juga belum mengindahkan surat edaran ini. Mari Kita Jaga Papau dan Kita Jaga Cenderawasih dari kepunahan.

Senada dengan itu, Ketua FPPNG, Fredy Wanda menyatakan, bahwa ada cara lain yang bisa digunakan untuk diterima masyarakat tanpa harus menunjukkan sikap yang tak mendukung isu konservasi.

“Saya pikir dunia mengakui jika Cenderawasih dilindungi dan gubernur juga sudah menyatakan itu lewat surat edaran bahkan Menteri KLHK juga menyetujui petisi tentang pelarangan Mahkota Cenderawasih dan segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa endemik yang dilindungi,” terang Fredy.

Mantan Polisi Hutan ini meminta, kepada publik memberi penilaian terhadap calon wakil rakyat yang tidak bijak dengan kebanggaan Papua.

“Ada noken yang sudah membumi, kenapa bukan itu saja yang dipakai. Saya pikir kita perlu bijak dalam bersikap dengan memberi dukungan pada pelestarian satwa dilindungi apalagi mahkota inikan budaya Papua dan sebaiknya  jangan dikaitkan dengan politik,” pesan Fredy. (*)