Berlaku Mulai Januari 2019, UMK Kabupaten Jayapura Ditetapkan Rp. 3.368.383

0
2845
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Jayapura, Drs. I Nyoman Sucipta, M.KP, didampingi Bambang Imam Santoso, S.T., selaku instruktur meubelair dan juga guru Teknik di SMK Negeri 1 Sentani ketika melihat para peserta yang sedang sibuk membuat kursi, di Bengkel SMK Negeri 1 Sentani, Hawaii, Kabupaten Jayapura. dalam kegiatan sebelumnya. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Jayapura Tahun 2019 naik menjadi 8,03 persen dibandingkan Tahun 2018 lalu. UMK Kabupaten Jayapura Tahun 2019 ditetapkan Rp 3.368.383.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Jayapura, Drs. I Nyoman Sucipta, M.KP, ketika ditemui Harian Pagi Papua bersama satu wartawan media online lokal lainnya, di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (29/1/2019) siang mengatakan, kenaikan UMK Kabupaten Jayapura sebesar 8,03 persen ini sudah ditetapkan sejak akhir tahun 2018 lalu dan akan berlaku mulai Januari 2019.

“Angka ini sudah kita ajukan, hanya tinggal menunggu persetujuan dari gubernur untuk mendapatkan surat penetapannya,” ujar I Nyoman Sucipta.

 

Diungkapkannya, penetapan UMK Kabupaten Jayapura ini sudah dilakukan pihaknya sejak akhir tahun 2018 lalu. Penetepan UMK 2019 menjadi 8.03 persen ini, karena pihaknya melihat tingginya inflasi di Kabupaten Jayapura selama tahun 2018 lalu.

 

“Kalau tahun lalu itu UMK nya sebesar Rp. 3.118.000, sekarang ini kita naikan 8.03 persen. Karena inflasi pada tahun 2018 lalu sangat besar. Jadi, kami memutuskan naik dengan presentase itu,” katanya.

 

Kenaikan UMK Kabupaten Jayapura itu penghitungannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 Bab II Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan juga hasil sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Jayapura pada tanggal 11 Desember 2018 lalu.

 

“Itu sudah, kita alot dengan SPSI, karena mereka mintanya UMK 2019 itu kurang lebih sebesar Rp 3,4 juta atau naik 10 persen dengan alasan tenaga kerja butuh ini dan itu. Sedangkan APINDO sepakat ambil di tengah-tengah, akhirnya kita naik 8,03 persen atau Rp 3.368.383″.

 

 

“Kalau UMK untuk sector pertambangan itu sebesar Rp 3.448.899 dan untuk sector konstruksi itu sebesar Rp 3.384.433. Kita tinggal tunggu persetujuan dari pak Gubernur dan penetapan UMK ini sudah ditandatangani oleh pak Bupati,” pungkasnya.

 

Dirinya juga menambahkan, jika angka ini sudah ditetapkan oleh gubernur maka seluruh perusahaan dan badan usaha yang ada di Kabupaten Jayapura wajib menerapkan ini.

 

Selain menerapkan  UMK, Nyoman juga menturkan bahwa jaminan kesehatan kepada para pegawai atau pekerja haris disediakan.

“Jaminan kesehatan juga harus ada baik itu BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, kalau tidak ada ya akan diberi sanksi karena di tahun 2019 ini yang melakukan pengawasan bukan hanya kita saja tapi dari provinsi jiga ikut turun dan melakukan pengawasan” tandasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here