<
Lintaspapua.com

Kikis Kecurangan, Panwaslu Kabupaten Jayapura Ajak Masyarakat Awasi Pemilu 2019

LINTAS PAPUA - Senin, 28 Januari 2019 - 11:10 WITA
Kikis Kecurangan, Panwaslu Kabupaten Jayapura Ajak Masyarakat Awasi Pemilu 2019
Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias S. Y. Rumbewas, SH., saat diwawancara. (Irfan / HPP) ()
Penulis
|
Editor

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Guna mengikis terjadinya kecurangan saat penyelenggaraan pesta demokrasi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jayapura mengajak berbagai kalangan masyarakat yang ada di 19 Distrik se- Kabupaten Jayapura ini untuk aktif mengawasi tahapan Pemilu 2019.

“Kerjasama yang kami butuhkan dari warga itu, misalnya ada Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho atau spanduk yang di rusak oleh orang dapat di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura melalui Panwas Distrik,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias S. Y. Rumbewas, S.H., kepada wartawan, di ruang Kerjanya, Rabu (23/01/2019) kemarin.

 

Selain pengrusakan APK, dirinya menjelaskan, pelanggaran lain yang bisa dilaporkan kepada Panwaslu adalah adanya praktek politik uang (Money Politics) seperti pembagian uang kepada masyarakat oleh tim sukses atau Caleg, juga pembagian Sembako atau Bahan Makanan (Bama) kepada warga.

Dikatakan, semua temuan tersebut jika ingin di laporkan kepada Bawaslu hendaknya dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Peraturan Bawaslu tersebut mengatur sejumlah hal berkaitan dengan pengawasan, di dalamnya secara spesifik ada bagian yang perlu untuk di perhatikan oleh warga di saat melakukan pengaduan atau laporan yaitu, minimal ada dua alat bukti yang termuat.

“Warga saat membuat laporan atau pengaduan harus memenuhi syarat formil dan seyarat materil. Syarat-syaratnya adalah, pengadu atau pelapor harus melampirkan kartu identitas yakni KTP saat melapor dan meteri laporanya dalam bentuk tertulis,” sebut Rumbewas.

 

Selain itu, pelapor diharuskan saat membuat laporan atau aduan menyertakan alat bukti yakni, keterangan saksi dan foto atau video kejadian. Sebab, Bawaslu hanya bisa menindaklanjuti aduan atau laporan yang telah memiliki syarat-syarat serta alat bukti yang kuat.

 

Tahapan pengaduan atau laporan juga hendaknya di mulai dari tingkat distrik. Warta masyarakat kampung saat menemukan suatu kejadian yang masuk kategori pelanggaran Pemilu silakan melapor ke Panwas Distrik berdasarkan tahapan dan pemenuhan syarat sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.

Selanjutnya, Panwas distrik akan melimbahkan ke Bawaslu Kabupaten guna penindakan. Sebab itu, warga diharapkan jeli melihat pelanggaran Pemilu. Jangan melaporkan sesuatu yang didalamnya tidak ada unsur pelanggaran Pemilu apalalagi tidak melalui mekanisme pelaporan dan penyertaan syarat-syarat.

“Marilah kita bersama, baik kami selaku lembaga pengawas tetapi juga masyarakat umum untuk mengawasi jalannya Pileg dan Pilpres. Supaya hasilnya benar-benar mencerminkan kehidupan bermasyarakat yang sangat demokratis,” ajak pria yang pernah menjabat sebagai Panwas Distrik Nimboran ini. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123