Gugatan Herman Yoku Atas Pemilihan Wabup Keerom Diterima PTUN Jayapura

0
907
Calon Wakil Bupati Keerom, Herman Yoku, S.IP., saat melakukan pelaporan ke Polda Papua. (Foto Istimewa)

Juga Laporkan Dugaan Penyuapan Terkait Pemilihan Wabup ke Polda Papua

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Meski DPRD Keerom telah memilih calon Wabup yang diajukan ke Kemendagri, namun salah satu calon lain Wabup Keerom, Herman Yoku, SIP (HY) ternyata menempuh jalan hukum baik secara perdata ke PTUN jayapura dan secara pidana ke Polda Papua.

HY melalui kuasa hukumnya (trio pengacara), Junadi, SH,MH,MS, Mursani SH dan Titi Susan Karmila Rumaherang, SH, telah melakukan upaya-upaya hukum tersebut. Bahkan kepada HPP, semalam, melalui kuasa hukum tersebut, dikatakan gugatan perkara perdata HY ke PTUN dinyatakan diterima dan siap untuk dimajukan dalam sidang pada Rabu, tanggal 30 Januari 2019 mendatang.

‘’Pada sidang ketiga (23/1/2019) kemarin, kami sebagai penggugat telah memberikan pembuktian seluruh dokumen terkait gugatan kami, dan hakim pada siding TUN tersebut menyatakan menerima gugatan kami,’’ungkapnya.

Kuasa hukum HY, juga mengakui bahwa pada sidang terakhir, pihak tergugat 1 dan 2 yaitu Panitia Pemilihan Wabup dan pimpinan DPRD Keerom tak datang untuk memenuhi panggilan hakim. ‘’Mereka dan kuasa hukumnya juga tak hadir pada sidang pertama, kedua hingga ketiga terakhir itu,’’ paparnya.

Ia juga mengemukakan, bahwa pada siding terakhir, hakim menyatakan dokumen penggugat dinyatakan memenuhi syarat untuk maju ke sidang selanjutnya yang dijadwalkan tanggal 30 januari mendatang.

‘’Kami tak mau berasumsi atas hasil ini, namun perlu kami sampaikan bahwa materi gugatan kami adalah menyangkut perdata administrasi negara, juga pelanggaran yang dibuat Panlih dan DPRD Keerom, dalam hal ini pimpinan DPRD Keerom, terhadap peraturan dan tatib yang sesungguhnya dan ini berarti melanggar UUno 23 tahun 2014, UU no 9 tahun 2015, PP no 102 tahun 2014 dan PP no 12 tahun 2018,’’jelasnya.

Selain perdata, pihaknya juga telah membuat laporan secara perdata ke Direskrimum Polda Papua. Menurutnya, mereka telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk melaporkan para pihak ke kepolisian, terkait tindak pidana dalam proses pemilihan Wabup Keerom yang dilakukan DPRD Keerom.

‘’Hari ini, baru saja kami melaporkan perkara dengan nomor Laporan Polisi, STTLP/T/I/Reg.1.24/2019/SPKT-Polda Papua, dengan pelapor Herman Yoku yaitu pelanggaran terhadap KUHP pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 jo UU no 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap,’’ungkapnya kepada HPP, semalam.

Soal perkembangan kasus ini, mereka berkeyakinan akan bisa dilanjutkan oleh Polda Papua ke tahap selanjutnya karena mereka juga telah menyerahkan dua alat bukti beserta dua nama saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut.

‘’Saya baru saja selesai dilakukan pembuatan BAP sebagai saksi pelapor, soal perkembangannya ikuti saja bagaimana hari senin nanti,’’pungkasnya. (rif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here