<
Lintaspapua.com

Januari – Februari 2019, BPK Akan Periksa Internal Laporan Keuangan OPD Pemprov Papua

LINTAS PAPUA - Rabu, 23 Januari 2019 - 12:29 WITA
Januari – Februari 2019, BPK Akan Periksa Internal Laporan Keuangan OPD Pemprov Papua
Suasana Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Papua kepada Pemeirntah Provinsi Papua, yang diterima langsung oleh Sekda Papua, Hery Dosinaen, di kantor DPK di Entrop, pada hari Senin, 21 Januari 2019 lalu. (Fransisca / lintaspapua.com) ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pimpinan  OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) diminta bekerjasama dan memberi dukungan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut.

 

BPK Perwakilan Papua selama 20 hari mulai tanggal 21 Januari-12 Februari 2019 melakukan pemeriksaan intern terhadap keuangan Pemerintah Provinsi Papua.

Caption Foto : Suasana Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Papua kepada Pemeirntah Kabupaten dan kota serta kepada Pemeirntah Provinsi Papua, yang diterima langsung oleh Sekda Papua, Hery Dosinaen, di kantor DPK di Entrop, pada hari Senin, 21 Januari 2019 lalu. (Fransisca / lintaspapua.com)

Ketua tim pemeriksaan intern BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Muhammad Fadli dalam arahannya pada acara tatap muka dengan pimpinan SKPD di Sasana Karya, Selasa (22/1/2019) mengungkapkan, pemeriksaan intern ini dibagi dalam dua sub tim. Hal ini sesuai mandat dari peraturan undang-undangan, dimana BPK melakukam pemeriksaan keuanga, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.

 

“Nah pada awal tahun anggaran ini, kami mendapatkan manda dari BPK melalui BPK perwakilan Papua untuk melakukan pemeriksaan keuangan,” terangnya.

 

Menurutnya,  pemeriksaan dilakukan dua tahap, tahap pertama telah dilaksanakan yaitu pemeriksaan intern atau pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan intern dapat dilaksanakan di tahun berjalan maupun setelah berjalan sebelum pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menyerahkan laporan keuangan.

“Tujuan pemeriksaan intern ini kita akan melihat hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya, kita pantau walaupun sudah ada agenda,” katanya.

 

Selain itu, pihaknya juga memantau kembali progres terkait rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK terutama terkait pemeriksaan keuangan, apakah rekomendasi tersebut sudah ada tindak lanjut atau sudah diterapkan perubahannya.

 

Kedua, BPK akan melakukan penilaian atau memutakhirkan terkait system pengendali internal yang ada di pemda terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan, dimana SKPD sebagai ujung tombak penyusunan keuangan.

 

“Jadi masing-masing SKPD atau OPD menyusun laporan keuangan yang nanti akan dikompilasi atau di konsolidasi di BPKAD selaku PPKAD laoran tersebut harusnya melaui review isnpektirot,” tandasnya.

Kemudian BPK akan melakukan penilaian atau pengajuan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pendahuluan mungkin masih dalam konsep apakah ada temuan pemeriksaan terkait penyimpangan dari kepatuhan peraturan dari perundang-undangan misalnya pemeriksaan barang dan jasa atau perjalan dinas.

“Kita utamanya apakah penyajian laporan keuangan yang sajikan oleh pemprov pPapya dalam bentuk laporan keuangan nantinya sudah wajar,” jelasnya.

 

Namun BPK sebagai pemeriksa hanya menilai kewajaran melalui metode sesuai standar pemeriksaan keuangan Negara,  oleh sebab itu pimpinan  SKPD diminta bekerjasama dan memberi dukungan terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini.

 

Senada dengan itu,  Sekda Papua Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si., mengungkapkan bahwa  kedatangan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka audit pendahuluan selama 20 hari.

 

“Ini tugas rutinitas kita yang harus kita selesaikan apa yang telah kita kerjakan menjadi tanggungjawab kita bersama dan tanggungjawab itu menjadi tuntas setelah di audit oleh BPK RI Perwakilan Papua sesuai amanat undang-undang,” kata Sekda.

 

Oleh itu, Sekda berharap semua pimpinan SKPD tetap pro aktif untuk dalam rangka audit pendahuluan ini, hal ini menunjukan keseriusan dalam memberikan penjelasan maupun hal-hal apa yang dibutuhkan BPK RI Perwakilan Papua.

 

“Saya selaku pimpian  birokrasi Papua siap ada di Papua, nanti juga ada Inspektorat Papua sebagai leading sektor akan tetap memberikan bantuan jika ada hal-hal yang dibutuhkan dapat  dikomunikasi kepada kami  dan siap untuk memberikan informasi,” ucapnya. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123