<
Lintaspapua.com

Komisi II DPR Papua Apresiasi Kerja Pemprov Papua : Adanya Peningkatan Berbagai Sektor

LINTAS PAPUA - Jumat, 18 Januari 2019 - 09:30 WITA
Komisi II DPR Papua Apresiasi Kerja Pemprov Papua : Adanya Peningkatan Berbagai Sektor
Suasana pendangan umum komisi pada sidang ke VIII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD tahun 2019 dan Raperdasus Non APBD, Kamis (17/1) di ruang sidang DPR Papua. Tampak Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, SE., sedang membacakan pandangan umum komisi. (Ardiles / lintaspapua.com ) ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Terlihat dari tahun ke tahun, berbagai macam sektor telah menunjukan peningkatan secarah signifikan, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) yang telah terjaga peningkatannya.Atas dasar itu Komisi II DPR Papua, sangat mengapresiasi kinerja serta kerja keras dari Pemerintah Provinsi Papua.

 

Hal ini sebagaimana yang di bacakan langsung oleh Ketua Komisi II, Herlin Beatrix M. Monim, SE., dalam pendangan umum komisi pada sidang ke VIII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD tahun 2019 dan Raperdasus Non APBD, Kamis (17/1) di ruang sidang DPR Papua.

 

Dalam pandangan komisinya saat sidang paripurna APBD Papua, komisi II mengulas beberapa indikator kesejateraan yang oleh pemerintah deerah turut dijadikan acuan dalam menyusun R-APBD 2019.

Caption Foto : Suasana dalam pendangan umum komisi pada sidang ke VIII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD tahun 2019 dan Raperdasus Non APBD, Kamis (17/1) di ruang sidang DPR Papua. Tampak Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, SE., bersama anggota komisi lainnya. (Foto Istimewa / Ardiles / lintaspapua.com)

Salah satu indikator yakni tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Komisi II DPR Papua mengapresiasi usaha dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam beberapa tahun terakhir berhasil menjaga trend positif peningkatan IPM di Provinsi Papua.

 

“Kami mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua pada tahun 2016 masih berada di angka 58,05. Di tahun berikutnya, angka ini kembali meningkat di tahun 2017 dengan mencapai angka indeks 59,09,” kata Herlin Beatrik Monim dalam sidang, Kamis (17/1/2019).

 

Menurutnya, berpegang pada 3 prioritas kebijakan yang diantaranya, peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, serta menjaga daya beli masyarakat menengah kebawah, Pemerintah Daerah memproyeksikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua akan kembali meningkat dan menyentuh angka 60,05 pada 2019.

 

“Trend peningkatan ini tentu menjadi hal positif bagi upaya perbaikkan kualitas sumber daya manusia Papua,” ujarnya.

 

Untuk angka kemiskinan komisi II berpendapat, perbaikan kualitas IPM, serta penguatan ekonomi mikro melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai, terbukti cukup efektif menekan angka kemiskinan di Provinsi Papua.

 

Komisi II mengajak semua pihak untuk mendorong dibentuknya Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP2K) tentang tata ruang laut di Provinsi Papua. Perlu juga kami sampaikan bahwa Perdasi yang ada yakni Perdasi No. 9 Tahun 2016 tentang Usaha Perikanan pada realitasnya tidak mencantumkan tata ruang kawasan laut.

 

“Hal ini dianggap menjadi kendala sekaligus hambatan bagi upaya untuk memaksimalkan hasil laut sekaligus penindakan terhadap aksi illegal fishing,”katanya.

 

Terkait Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Komisi II menyampaikan beberapa pendapatnya diantaranya meminta agar pembangunan pabrik petatas di Keerom kembali dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019.

 

Komisi II juga menaruh harapan agar persoalan klasik yang dihadapi pedagang asli Papua yakni sulitnya memasarkan hasil bumi mereka dapat segera mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

 

Selain itu, kendala distribusi dan pemasaran hasil pangan lokal, niat pemerintah untuk melokalisir hasil pangan lokal juga terhadang oleh ketiadaan tempat untuk menampung hasil pangan warga.

 

Sehingga dengan keberadaan tempat penampungan pangan lokal, layaknya gudang Bulog, dalam hemat kami, perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

 

“Langkah ini dapat dilihat sebagai alternatif bagi upaya daerah untuk menjaga ketersediaan bahan makanan, selain beras di tanah Papua khususnya,” tambah Monim

 

Sementra itu untuk bidang peternakan Komisi II menekankan perlunya kesiapan bidang peternakan dalam memastikan kesediaan pasokan bahan makanan dalam menyambut pagelaran PON XX di tahun 2020 mendatang.

 

Untuk itu, pembudidayaan ternak sapi, kambing bahkan peternakan unggas pun sedari kini perlu didorong oleh OPD terkait.

 

“Hemat kami, selain kebutuhan penyelenggaraan PON XX diharapkan sebagai pelecut swasembada pangan di Papua, penyiapan usaha peternakan dalam menunjang ketersediaan pangan nantinya menjadi hal penting yang perlu segera diserius oleh Dinas terkait,” pungkasnya.

 

Sementara itu, secara terpisah, Anggota Komisi II DPR Papua, Kope Wonda menjelaskan, bahwa Meskipun ketiga indikator kesejahteraan tersebut menunjukan trend positif di level makro ekonomi, proyeksi untuk tetap optimal dalam grafik ekonomi daerah di tahun 2019 ini, agar tetap menyimpan tantangan, terlebih melihat formasi struktur OPD Pemerintah Provinsi Papua yang turut melikuidasi beberapa OPD strategis di Bidang Perekonomian.

“Dengan jumlah OPD yang lebih ramping, bidang perekonomian tentu harus bekerja lebih esktra, terutama dalam mensingkronisasi bidang kerja,” jelasnya.

Diakui, sebagaimana sesuai laporan dari Komisi II DPR Papua juga termuat penjelasan dari beberapa OPD yang terkena dampak dari kebijakan penggabungan.

“Terhadap hal ini, Komisi II berharap agar semua pihak, secara khusus mitra kerja Komisi II untuk tetap menaruh optimisme, terlebih dengan adanya kebijakan penambahan anggaran untuk bidang perekonomian di tahun 2019 sebesar Rp. 118.631.000.000,- (Seratus Delapan Belas Milyar, Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah). Kebijakan ini sungguh kami apresiasi, sekaligus maknai bahwa Saudara Gubernur sungguh menaruh kepedulian bagi upaya pengembangan ekonomi local,” ungkapnya.

 

Kope Wonda menilai, sebagai tindak lanjut, alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 118.631.000.000,- (Seratus Delapan Belas Milyar, Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tersebut, akan kami dorong untuk mendukung persiapan penyelenggaraan kegiatan PON XX 2020.

“Terutama pada kegiatan  Pembangunan gedung sentra (gallery) pemasaran hasil kerajinan asli Papua, Pengembangan usaha mikro di bidang perikanan air tawar di Danau Sentani. Demikian juga peternakan babi, peternakan sapi, maupun peternakan ayam potong serta telur di wilayah-wilayah yang potensial untuk swasembada dan Perluasan atau ekstensifikasi lahan serta pembibitan untuk perkebunan kopi, sayur mayur dan palawija juga akan di inisiasi di seantero tanah Papua,” tandasnya. (Ardiles/lintaspapua.com)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123