Sepanjang 2018, 13 Perda yang Disahkan DPRD Kabupaten Jayapura

0
762
Kabag Hukum dan Perundangan-undangan Setda Kabupaten Jayapura, Rischard Latukonan yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (07/01/2019) kemarin. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sudah mengesahkan 13 peraturan daerah (Perda) sepanjang tahun 2018 lalu.

Dari 14 Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada tahun 2018 lalu, hanya 13 Raperda saja yang disahkan menjadi Perda, sementara satu Raperda ditolak yakni Raperda tentang Pengolahan Air Limbah Domestik.

13 Raperda yang telah disahkan menjadi Perda itu diantaranya tentang RPJMD, Pertanggungjawaban Bupati Jayapura, Penyelenggaran Kesehatan, Ijin Lokasi, Larangan Praktek Prostitusi, IMB yang telah revisi, Penyelenggaran Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Penetapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah.

Hal ini disampaikan oleh Kabag Hukum dan Perundangan-undangan Setda Kabupaten Jayapura, Rischard Latukonan yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (07/01/2019) kemarin.

“Jadi, total semua itu ada 14 Raperda yang kita ajukan dan yang diterima hanya 13. Satu Raperda yang ditolak itu adalah Raperda tentang Pengolahan Air Limbah Domestik” katanya.

Dirinya menuturkan, Raperda ini diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bappeda Kabupaten Jayapura.

“Pengolahan air limbah domestik ini, artinya yang dari Kakus ini. Alasan DPRD Kabupaten Jayapura menolak Raperda ini karena harus ada pembentukan OPD baru padahal tidak ini kan hanya UPTD dari PU,” singkatnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem yang dikonfirmasi wartawan terkait penolakan satu Raperda tersebut mengatakan, bahwa hali ini belum ada pengkajian akademiknya.

Karena menurutnya untuk menetapkan suatu Raperda menjadi Perda diperlukan penkajian dan regulasi aturan di atasnya  yang mendukung,  “kalau itu sudah pasti kita akan mengsahkanya,” katanya.

Diungkapkannya, selama ini banyak Raperda yang diajukan ke DPRD Kabupaten Jayapura tanpa didasari oleh pengujian akademik.

“Pengujian akademik itu harus dan wajib, Karena kami DPR tidak mungkin serta merta mengesahkan Raperda begitu saja. Kami yang ada di DPR ini sudah terdidik dan tidak bisa ketok palu sesuka hati kita” kata Mozes.

Mozes menambahkan, sebenarnya Perda ini perlu ada karena pengajuannya berdasarkan kebutuhan. Hanya saja belum ada pengujian publiknya.

“Jadi kami maunya semua Raperda yang masuk ke sini harus ada pengujian akademiknya. Sebenarnya Rapeda ini bukan kita tolak, t api kita pending dan nanti bisa diajukan kembali setelah ada pengujian akademiknya” tutupnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here