BUMD Angkutan Darat Papua : Kebutuhan Riil yang Terlupakan di Papua

0
355
BUMD Transportasi adalah kebutuhan riil. Ide riil ini akan digelar dalam Publc hearing ini akan dilaksanakan pada Hari ini, hari Minggu, 30 Desember 2018, Pukul 16.00 Waktu Jayapura di Rumah Makan, Depan Galalel Kota Jayapura. (Foto Pribadi)

Oleh : John NR Gobai.
———————–
Jika diperhatikan Pemprov Papua melakukan pengadaan Bis dan juga di adakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, saya lihat tidak digunakan maksimal untuk membantu masyarakat umum tetapi dibagi bagi kepada kelompok tertentu untuk kebutuhan kelompok tersebut padahal jika dikelola dapat mendatangkan PAD bagi Papua.

PAD dan Bantu Rakyat

Bus milik Pemprov Papua jika dikelola dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan cara dioperasikan untuk masyarakat dari kota dan menuju rute yang tak terjangkau angkutan umum.

“Misalnya dari Sentani ke Genyem, Kabupaten Jayapura. Dari Kota Jayapura ke Koya dan Arso, Kabupaten Keerom, serta daerah lainnya dengan biaya lebih murah dibanding angkutan umum atau dengan memberikan subsidi,”

coba kita lihat, setiap hari masyarakat yang berjualan sayur dari Koya dan Arso membawa dagangannya ke Kota Jayapura dengan menyewa truk atau mini truk. dimana peran kita melihat kenyataan ini.

Jika ada bus yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dengan biaya lebih murah, akan meringankan beban tarif yang harus dibayar masyarakat saat menyewa truk, mereka sudah susah tetapi harus berpikir lagi untuk bayar transportasi, dengan adanya BUMD dan armada maka kami dapat membantu masyarakat tetapi juga dapat membantu masyarakat yang belum terjangkau dan kesulitan transportasi ke kota dan dari kota ke kampung.

Siapa yang kelola

pengelolaan dapat dilakukan oleh BUMD artinya pemprov membuat BUMDnya atau bekerjasama dengan Damri,dengan dibuat kerjasama operasi atau Pemprov mengambil alih aset SDM Damri.

Mnurut saya Selain mendatangkan PAD, dapat membantu masyarakat karena biayanya jauh lebih murah.

Untuk mengantisipasi agar sopir angkutan umum atau pengendara ojek tidak protes, waktu operasi bus diatur. Hanya akan beroperasi pada hari atau jam tertentu dengan rute tertentu pula.

“Kan yang dilayani daerah yang tidak terjangkau angkutan umum. Tinggal diatur manajemennya. Bus milik pemprov hanya dipakai saat tertentu. Bagaimana supaya ada pemasukan daerah. Kalau dibeli banyak-banyak tidak dimanfaatkan, sama saja, mubazir atau tidak ada efek kita rugi lah ini Dana Otsus sdah mau berhenti kita harus putar otak datangkan uang untuk tambah PAD bukan hanya kasih habis duit APBD.

Penutup

Ini harus bisa dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Papua ini hal penting bukan main main. Dinas harus kreatif dan inovatif membuat BUMD Angkutan Darat adalah satu langkah yang inovatif untuk membantu masyarakat yang tidak terjangkau tapi juga untuk datangkan PAD bagi Papua.

Bus milik Pemprov Papua baik lewat pengadaan maupun hibah pusat jika dikelola dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan cara dioperasikan untuk masyarakat  dari kota dan menuju rute yang tak terjangkau angkutan umum.

“Misalnya dari Sentani ke Genyem, Kabupaten Jayapura. Dari Kota Jayapura ke Koya dan Arso, Kabupaten Keerom, serta daerah lainnya dengan biaya lebih murah dibanding angkutan umum atau dengan memberikan subsidi,”

Coba kita lihat, setiap hari masyarakat yang berjualan sayur dari Koya dan Arso membawa dagangannya ke Kota Jayapura dengan menyewa truk atau mini truk. dimana peran kita melihat kenyataan ini.

BUMD Transportasi adalah kebutuhan riil.   Ide  riil ini akan digelar dalam  Publc hearing ini akan dilaksanakan pada Hari ini, hari Minggu, 30 Desember 2018, Pukul 16.00 Waktu Jayapura di Rumah Makan, Depan Galalel Kota Jayapura.

Salam

Jayapura, Minggu, 30 Desember 2019

Anggota DPR Papua, John NR Gobai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here