JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Sekretaris I Dewan Adat Papua, Jack Kasimat  mengatakan, bahwa Dewan Adat Papua (DAP) sangat menyesalkan adanya Konferensi Luar Biasa (KLB) atas polemik yang terjadi dalam tubuh Kamar Adat Pengusaha Papua.

“Kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak, agar jangan lagi kita berpolemik, sehinggga tidak lagi pakai cara – cara yang tidak etis, tetapi mari duduk dan bicara secara bijaksana sesama anak Papua,” ujar Jack Kasimat, kepada media di Abepura, Senin (17/12/2018).

 

Dirinya bercerita, bahwa ada beberpa hal yang perlu disampaikan yakni dari KAPP lahir pergumulan panjang dari Dewan Adat Papua, terutama waktu – waktu yang lalu banyak pengusaha – pengusaha Papua yang susah mendapatkan permodalan.

“Hal ini dalam setiap membuat kegiatan selalu muncul pergumulan, sehingga sejumlah inisiatif hingga Konvensi II lalu di gumuli adanya KAPP, sehingga diharapkan bisa menjawab pergumulan yang ada,” lanjutnya.

Setelah dicetuskan lalu bagaimana KAPP bisa berjalan dengan tujuan bisa mengakomodir apa yang menjadi pergumulan ini, untuk itu almarhum Jhon Wamu Haluk dipercayakan mengurusi KAPP.

Memang harus diakui, KAPP bisa muncul dan diakui banyak pengorbanan dari almarhum untuk KAPP dan hal ini dimulai sejak 2012. Memang dalam perjalanan akhirnya dirinya dipanggil Tuhan.

 

Dalam perjalanan selanjutnya terjadi KLB di Wamena, terpilih Merry Costavina Yoweni, sehingga Dewan Adat Papua untuk selanjutnya memimpin, dan mendukung hingga 2018, dan sesuai aturannya harus ada kegiatan yang terus berlanjut.

“Sebab itu, hanya bisa dilakukan untuk mengggantikan seseorang atau yang bersangkutan meninggal, sebab itu Kenapa lagi ada KLB, sehingga prosesnya langsung saja konferensi biasa tanpa ada KLB,” jelasnya.

”Kita sedang dihadapkan dengan masyarakat di kampung – kampung, sehingga jangan bertengkar dan jangan dipolemikan, karena ini kita bisa lupa dengan semangat awal,” jelasnya.

 

Dirnya menegaskan, bahwa Dewan Adat Papua akan tetap mendukung sesuai mekanisme yang berlaku, artinya jika ada KLB maka kami menolak atau dikatakan illegal, maka Ibu Merry Yoweni harus menyiapkan semua untuk duduk bicara bersama.

 

“Jangan menghambat perjalanan yag sedang dikerjakan bersama, sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk masuk, mari sesama Papua kita bekerja secara baik,”

 

Pihaknya menghimbau, kepada pemerintah daerah, agar dalam memberikan pernyataan soal KAAP agar tidak gegabah, apalagi soal KLB perlu ada solusi bersama.

“Dewan adat akan siapkan pleno untuk melihat dan menyikapi hal ini. Demikian kami juga akan panggil semua pengurus daerah untuk duduk bicara bersama, dalam kepanitian semua hal harus dibicarakan, sebab kami sebagai penggagas sangat sesalkan, jangan lagi KLB, kalau bisa langsung pemilihan saja, sehingga jangan ada bahasa hal ini kita sesama Papua tapi berpolemik lagi, sehingga saya kira bisa dibicarakan bersama secara baik,” pesan Jakc Kasimat, mengakhiri pembicaraannya.  (Eveerth Joumilena / lintaspapua.com )