APBD 2019 Kabupaten Puncak Capai Rp. 1,35 Triliun

0
352

ILAGA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak merencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aerah (APBD) tahun 2019 mencapai Rp. 1,35 trilIun, secara umum mengalami penurunan dibandingkan APBD perubahan tahun 2018, yaitu dari 1,36 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 0,84 persen. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Puncak Pelinus Balinal, saat sidang peripurna penyampaian nota keuangan dan APBD 2019 di ruang sidang DPRD Puncak, di Ilaga,Senin (17/12/2018) kemarin.

Sidang peripurna penyampaian nota keuangan dan APBD 2019 dibuka oleh Ketua DPRD Puncak Pdt.Ruben Uamang serta dihadiri oleh anggota DPRD Puncak.

Menurut Wakil bupati penurunan ini dampak dari beberapa pos dana juga yang alami penurunan,ini bukan hanya di Puncak, namun secara nasional, misalnya Belanja langsung pada APBD tahn 2019 sebesar 605 milyar rupiah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 806 milyar rupiah atau penurunan sebesar 24,90 persen.

Caption Foto :  Suasana Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan APBD 2019 di ruang sidang DPRD Puncak, di Ilaga, Senin (17/12)  kemarin. (Foto DISKOMINFO PUNCAK)

Dana perimbangan pada tahun 2019 sebesar 1,004 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 3,90 persen dari APBD sebelumnya sebesar 1,044 miliar rupiah,hanya di pos lain-lain pendapatan yang sah, yang mengalami kenaikan dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar 314 miliyar rupiah sebesar 9,90 persen menjadi target sebesar 346 miliyar.

“Dengan kondisi APBD yang sudah saya sampaikan ini, saya harapkan seluruh OPD dan BUMD selaku perusahan milik daerah untuk selalu berupaya dan tetap melakukan inovasi dengan potensi daerah yang sah, karena kebutuhan dan beban di daerah ini ke depan cukup besar,”ungkapnya.

Kata kader dari partai Keadilan sejahtera ini, sejauh ini APBD Puncak masih terkuras hambis di transportasi udara, oleh sebab itu dengan hadirnya dua pesawat grand karavan yang dibeli oleh Pemkab Puncak, diharapkan mampu menurungkan beban daerah, termasuk ke depan, pemkab juga akan memberlakukan harga kebutuhan pokok yang baru di Puncak, yang lebih murah, karena harga saat ini masih menggunakan harga lama, ketika kondisi di Puncak, baru dimekarkan.

“Kita ke depan akan memberlakukan harga baru, sebab APBD kita dari tahun ke tahun tidak naik, sementara harga di Puncak, malah naik terus, ini kan tidak wajar, sehingga ke depan, kita akan turungkan harga baru di Puncak, untuk beberapa komoditi, termasuk harga transportasi udara,”tukasnya.

Lanjut Wakil Bupati yang dilantik september lalu ini, sampai saat ini yang menjadi pendapatan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah dan BUMD yang telah dibentuk oleh Pemda, dan telah berjalan setahun ini, namun belum memenuhi target dan masih belum optimal, yang berdampak pada kurangnya pendapatan asli daerah.

“Untuk itu saya sampaikan pada tahun tahun ke depan implemetasinya dapat berjalan baik sesuai dengan harapan, inovasi perlu dilakukan oleh OPD terkait untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemapuan dan potensi yang dimiliki,”tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga berharap agar di tahun 2019, seluruh perangkat daerah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan semua aparatur pemerintah harus taat azas dan taat aturan yang berlaku, serta kehati-hatuan karena secara bertahap semua aturan yang berlaku secara nasional mulai dari tahap perencanaan e- planning, e-budgeting dan LPSE semua secara online.

Sementara itu, Ketua DPRD Puncak,  Pdt. Rubane Uamang mengatakan, menerima usulan RAPBD 2019 dengan sejumlah catatan diantaranya tentang raperda mengenai harga-harga kebutuhan dasar masyarakat yang ada di puncak, pengaturan harga bongkar muat di bandara ilaga, serta pengutan-pungutan yang masuk pendapatan asli daerah, termasuk sertfikasi lahan-lahan pemerintah daerah dan raperda tentang perlindungan terhadap hak ulayat khususnya tanah adat bagi masyarakat Puncak.

“Raperda-raperda ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pemrintahan dan pembangunan di Puncak, kami berharap OPD segera menyusun dan disampaikan ke DPRD Puncak,” ucap Pdt. Rubane Uamang.

Ketua DPRD juga berharap, agar OPD-OPD ditahun 2019, pimpinan OPD agar melaksanakan program harus paham dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga mampu penterjemahkan dalam programnya, sehingga apa yang diharapkan terutama kesejahteraan rayat dapat meningkat. (DISKOMINFO PUNCAK)