Pengukuhan Tommy Soeharto Sebagai Anak Adat Sentani Dinilai Sangat Keliru dan Fatal

244
Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua, saat memberikan keterangan. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pengukuhan Hutomo Mandala Putra, S.H, alias Tommy Soeharto sebagai anak adat Sentani oleh Abu Afaa dengan cara menyematkan tas Noken yang diberitakan oleh sejumlah media cetak maupun media online baik lokal Papua maupun nasional itu dinilai oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua melalui ketuanya Elisa Bouway sangat keliru dan fatal.

“Saya selaku Ketua LPRI Provinsi Papua yang juga adalah putra asli Papua menyampaikan dengan tegas, bahwa apa yang dilakukan oleh bapak Demas Tokoro itu adalah keliru. Karena dirinya telah membenarkan hal tersebut,” ujar Ketua LPRI Provinsi Papua, Elisa Bouway,  saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah,Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (14/12/2018) siang pekan lalu.

Elisa Bouway menilai, bahwa pemberian gelar anak adat Sentani kepada Tommy Soeharto merupakan hal yang sangat keliru dan fatal.

Karena, lanjut menurut Elisa, gelar anak adat adalah gelar yang sangat sakral bagi seluruh masyarakat adat Papua, khususnya Suku Sentani.

Dirinya mengatakan, seharusnya Demas Tokoro yang juga adalah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kelompok Kerja (Pokja) Adat belajar dari pengalaman-pengalama sebelumnya.

“Harusnya bapa Demas Tokoro ini tidak sembarang bicara di media soal (pemberian gelar anak adat) ini. Karena gelar ini sangat sakral untuk kami Orang Asli Papua (OAP). Ini merupakan bagian yang memang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena adat ini tidak bisa dipergunakan sewenang-wenang begitu saja,” ujarnya.

Diungkapkan Elisa, dengan adanya pengukuhan seseorang yang bukan OAP atau yang tidak lahir di Papua menjadi anak adat itu sama saja telah melecehkan nilai luhur dari adat istiadat seluruh masyarakat Papua.

“Karena yang disebut sebagai anak adat itu kecuali diangkat semenjak kecil atau masih dalam kandungan seorang ibu. Tommy Soeharto inikan orang politik, jadi sudah pasti dia akan membawa gelar ini untuk kepentingan politiknya di Pileg 2019 nanti. Ini sama saja sudah melakukan pelecehan terhadap adat itu sendiri,” imbuhya.

“Adat ini harus di lestarikan dengan baik. Bukan diperjualbelikan, untuk kepentingan politik seperti ini. Khususnya untuk MRP Pokja Tabi harus menegaskan bagian ini apalagi sebagai seorang anggota MRP,” sambungnya dengan tegas.

Elisa Bouway juga menambahkan anggota MRP itu seharusnya bicara soal hak-hak OAP, bukan melakukan pelecehan terhadap adat itu sendiri.

“Kalau anggota MRP sudah melakukan hal ini, maka saya yakin hal ini akan terus berlanjut dan nanti akan berpengaruh pada tatanan adat di semua sistem dan semua wilayah adat yang ada di Papua,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, hal ini menunjukan sebuah contoh yang kurang baik di pandang oleh seluruh pemuda Papua.

“Oleh karena itu, kami ingatkan kepada seluruh anggota MRP bukan hanya bapa Demas Tokoro saja. Tetapi, kepada Pokja Tabi dan Tanah Papua harus kita lihat bagian-bagian ini. Apalagi Tommy Soeharto itu dikukuhkan sebagai anak adat ada stagmennya yang melibatkan partai,” tukasnya.

“Karena adat itu bukan hanya milik satu orang saja, sehingga dengan pemberian gelar ini pasti akan berimbas kepada masyarakat adat yang ada disekitar wilayah adat tersebut,” katanya lagi.

Dirinya juga menjelaskan dengan pemberian gelar anak adat kepada politisi hal ini sama juga dengan telah menjual hak kesulungan OAP kepada orang lain.

“Jadi, kita merasa bahwa MRP ini tidak ada gunanya sama sekali, MRP tidak ada apa-apanya sama sekali. Berarti bubarkan saja MRP itu, tidak perlu ada MRP. Masalah Nduga saja tidak bisa turun apalagi masalah adat yang sudah diperjualbelikan seperti ini,” sesal Elisa Bouway.

Sementara itu, Ketua MRP, Timotius Murib yang ditemui wartawan di Kantor MRP, Kotaraja, Kota Jayapura, Jumat (14/12/2018) juga mengecam keras hal tersebut.
“Kalau berikan penghargaan kepada tamu yang datang dari luar tidak apa-apa, tetapi harus melalui cara-cara yang santun dan menghargai adat masing-masing. Tapi, kalau pemberian gelar adat kembali saya tegaskan bahwa hal itu tidak boleh,” tegas Timotius Murib.

Senada dengan Elisa Bouway, Murib mengatakan pemberian gelar adat itu ada aturannya. “Gelar ini harus diberikan kepada mereka yang pantas menyadangnya, seperti masih memiliki hubungan keturuan ataupun silsilah dengan masyarakat adat di Tanah Papua,” ungkapnya.

“Itu dengan tegas kami melarang untuk memberikan gelar anak adat atau gelar apa saja dan memberikan mahkota burung Cenderawasih ataupun bulu binatang apapun yang dihargai oleh masyarakat adat di Tanah Papua itu tidak boleh dilakukan,” tambahnya.

Pihaknya juga sangat menyesalkan gelar yang telah diberikan kepada Tommy Soeharto oleh masyarakat adat Sentani.

Dirinya menuturkan, kalaupun ada anggota MRP yang hadir dan menyaksikan itu tidak boleh juga melegalkan itu.

Maklumat Larangan Murib juga menuturkan bahwa pihaknya akan mengeluarkan sebuah maklumat larangan kepada seluruh masyarakat adat untuk tidak memberikan gelar apapun kepada para tamu yang datang dan bukan berasal ataupun memiliki hubungan darah dan keturunan Papua.

Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai anak adat Sentani ini meliputi Simporo, Babrongko dan Yoboi, yang juga dihadiri sejumlah tokoh adat dan pengurus Partai Berkarya Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura. Diantaranya, Pungky Sukmawati yang juga sebagai Sekretaris Bappilu Papua.
Demas Tokoro menjelaskan pengukuhan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebagai anak adat Sentani ini merupakan bagian dari keluarga. Menurut Demas Tokoro, diangkatnya seseorang menjadi keluarga itu, di dalam adat Sentani siapa saja yang datang meminta untuk masuk (menjadi) keluarga itu dianggap sah. Apalagi pengukuhan ini dilakukan dengan cara pengalungan (tas) Noken oleh Abhu Afaa. (Irfan / HPP)

“Harus ada prosedur yang jelas tata caranya. Tidak lagi sembarang dan menjadi tradisi murahan. Ini adalah harga diri kita jadi siapapun itu tidak boleh juga memberikan mahkota atau gelar apa saja kepada orang lain, itu sama sekali tidak boleh,” tegasanya lagi.

Dirinya juga mengungkapkan, dengan memberikan gelar kepada orang lain secara mudah kepada orang yang tidak ada kaitannya dengan Papua itu sama saja telah melecehkan harga diri OAP.

Lebih lanjut dikatakannya, hal ini juga dapat menghilangkan identitas seluruh masyarakat adat Papua.

Soal peryataan Demas Tokoro bahwa hal itu sudah benar, ketua MRP mengaku sudah klarifikasi kepada yang bersangkutan.

“Dan dirinya mengatakan kalau itu adalah kerja dari wartawan dan media yang menulis secara berlebihan. Dirinya hadir karena ini tamu ya, kebetulan ini kampung mereka, tetapi itu pada prinsipnya secara kelembagaan MRP kami menolak pemberian gelar seperti itu kepada siapapun. Termasuk pemberian gelar kepada Tommy Soeharto atau kepada Panglima kemarin di Wamena itu tidak boleh” ujarnya.

Apresiasi Tertinggi Ketua MRP juga memberikan apresiasi tertingginya kepada LPRI yang turut memberikan perhatian atas tindakan masyarakat asli papua yang melanggar kode etik tata acara pemberian gelar kepada seseorang.

“Terima kasih juga kepada lembaga-lembaga lain yang memperingatkan kepada MRP. Dan harus ada kritikan dari manapun untuk disampaikan kepada MRP agar kami melakukan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Papua,” tutup Timotius Murib.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, S.H., alias Tommy Soeharto, dikukuhkan sebagai anak adat Sentani oleh Abhu Afaa setempat. Pengukuhan tersebut berlangsung di Kampung Kehiran I, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (11/12/2018) kemarin sore dan disaksikan utusan masyarakat adat, perwakilan masyarakat adat dari beberapa suku di wilayah Sentani dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai anak adat Sentani ini meliputi Simporo, Babrongko dan Yoboi, yang juga dihadiri sejumlah tokoh adat dan pengurus Partai Berkarya Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura. Diantaranya, Pungky Sukmawati yang juga sebagai Sekretaris Bappilu Papua. (Irfan / Harian Pagi Papua)