Bupati Mathius Awoitauw Akui Tanah dan Hutan di Papua Milik Adat

150
“Ini penting dalam keberadaan kita sebagai masyarakat adat, dan kita di Papua beda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, karena keberadaan tanah dan hutan di berbagai tempat itu dimiliki oleh Negara. Tetapi di Papua, keberadaan tanah dan hutan itu dimiliki oleh masyarakat adat,” ujar Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, dalam arahannya pada sosialisasi Pemetaan dan Pencanangan Wilayah Adat Bhuyakha (Sentani) bagi Kelompok Adat Rallybhu, Kamis (13/12/2018) pekan lalu. (Irfan / HPP)

Dari Sosialisasi Pemetaan dan Pencanangan Wilayah Adat Bhuyakha Bagi Kelompok Adat Rallybhu

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si., mengakui di Papua berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ini karena keberdaan tanah dan hutan yang ada di Papua merupakan milik masyarakat adat.

“Ini penting dalam keberadaan kita sebagai masyarakat adat, dan kita di Papua beda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, karena keberadaan tanah dan hutan di berbagai tempat itu dimiliki oleh Negara. Tetapi di Papua, keberadaan tanah dan hutan itu dimiliki oleh masyarakat adat,” ujar Bupati Jayapura,  Mathius Awoitauw,  dalam arahannya pada sosialisasi Pemetaan dan Pencanangan Wilayah Adat Bhuyakha (Sentani) bagi Kelompok Adat Rallybhu, Kamis (13/12/2018) pekan lalu.

Menurut Mathius, teman-teman yang hadir ini untuk mendampingi Ondofolo/Khose, guna bagaimana menata kawasan-kawasan adat yang ada mengenai batas-batas wilayah adat.

“Oleh karena itu, hal ini perlu dipetakan secara baik. Baik itu, wilayah adat Bhuyakha (Sentani) batas dengan masyarakat adat yang lain itu batasnya ada dimana. Di dalam batas wilayah Bhuyakha ini, kampung-kampung berdasarkan sejarah asal usul ini juga harus dipetakan. Karena ada disebut dengan Bhuyakha itu didalamnya adalah kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat sesuai dengan sejarah,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menggelar sosialisasi pemetaan dan pencanangan wilayah adat Bhuyakha (Sentani) bagi kelompok adat Rallybhu.

Kegiatan yang berlangsung selama sehari di Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Kamis (13/12/2018) lalu ini dihadiri Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, Ondofolo Kampung Ayapo Ones Deda, Ondofolo/Khose serta tokoh-tokoh adat di wilayah adat Bhuyakha dan Kapolsek Sentani Timur Ipda Heri Wicahya.

“Nah, adat ini melekat dengan tanah. Jadi, kita tidak bisa bicara adat ini kalau tidak ada tanahnya. Harus dengan tanahnya, jika kita mau bicara tentang adat. Karena disitulah kekuatan kita sebagai masyarakat adat,” tambahnya.

“Ini perlu dipetakan secara baik, kalau sudah selesai baru dilaporkan pada BPN untuk didaftarkan dalam daftar Negara. Setelah itu baru sertifikasi bisa jalan atas nama komunal. Kalau di tempat lain mungkin karena tanah dimiliki Negara, jadi pemerintah bisa langsung memberi sertifikasi. Ada daerah khusus yang penanganannya sesuai kearifan lokal. Jadi, tujuannya yang penting adalah kepastian hukum,” tandas Mathius Awoitauw. (Irfan / Harian Pagi Papua)